Beda Kondisi Keuangan AP II dan AP I

Sementara itu, secara terpisah, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi menuturkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan kepada kreditor dan investor senilai Rp 28 triliun.

"Kalau utangnya itu Rp 28 triliun, itu ke pihak kreditor dan investor. Ada tambahan sekitar Rp4,7 triliun, itu kewajiban terhadap karyawan, kewajiban terhadap vendor yang potentially akan ada. Tapi sekarang ini baru Rp 28 triliun," terangnya usai konferensi pers, Senin (13/12/2021).

Faik menyebut dengan penyelesaian sejumlah bandara yang bersumber dari pendanaan eksternal memunculkan beban keuangan tambahan. Yakni, dalam bentuk bunga sekitar Rp 683 miliar, naik dari Rp 852 miliar jadi Rp 1,54 triliun.

"Dengan kondisi tersebut, kami memproyeksikan laba rugi kita di 2021 ini mungkin masih akan minus Rp 3,24 triliun, dengan EBITDA minus Rp 209 miliar," katanya.

Ia menyebutkan, total pendapatan AP I sebelum pandemi Covid-19 tercatat Rp 8,93 triliun. Lalu terjun bebas selama pandemi yang tercatat hanya Rp 3,2 triliun.

"Kita bisa bayangkan, kalau tidak melakukan apa-apa dampaknya akan sangat signifikan," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (8/12/2021).

“Saya perlu tambahkan disini, utang AP I tersebut tak kemana-mana tapi lari ke aset di AP I yang meningkat signifikan, di tahun 2017 nilai aset AP I sebesar Rp 24,7 triliun, di 2022 ini aset AP I meningkat sangat signifikan jadi Rp 47,3 triliun,” katanya.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Angkasa Pura I Mohammad Arifin Firdaus mengatakan, salah satu upaya penyehatan perusahaan adalah dengan mengoptimalkan kewajiban dari perusahaan. Langkah ini diambil untuk menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 yang berimbas pada kesehatan keuangan AP I.

“Pada perjalanannya dalam cost leadership (AP I) melakukan penundaan pembayaran tunjangan dan termasuk penundaan pembayaran gaji,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (8/12/2021).

Arifin menilai langkah ini memiliki dampak yang cukup baik bagi perusahaan. Sebagai contoh, ketika ada pembatasan kegiatan karyawan sebesar 25 persen saat pandemi, ini dinilai mampu meringankan beban perusahaan.

“Sehingga aktivitas yang membutuhkan biaya transport itu jadi berkurang dan karenanya kita sepakat dengan manajemen akan ada mekanisme penundaan gaji,” katanya.

Kendati begitu, ia menegaskan bahwa hal itu bukan langkah perusahaan untuk mengurangi jumlah gaji yang diterima pegawai. Namun, itu akan dibayarkan perusahaan dalam waktu dekat.

“Bisa dibilang istilahnya pegawai itu diminta untuk nabung di perusahaan,” imbuhnya.