Hentikan Polemik UMP 2022, Serikat Buruh Temui Kadin Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pimpinan dua konfederasi buruh terbesar di Indonesia yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan pertemuan bersejarah dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (6/12/2021).

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea didampingi Presiden KSPI Said Iqbal melakukan dialog sosial dengan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan, pertemuan ini berlandaskan atas rasa saling percaya untuk membuat hubungan pekerja dan pengusaha harmonis.

Andi Gani menegaskan, diskusi dengan Kadin ini juga bukan hanya soal UMP 2022 tapi juga masalah investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan skill pekerja.

"Ini membuktikan, buruh tidak hanya mengandalkan aksi jalanan tapi juga menjalin hubungan serta dialog agar tercipta solusi," katanya, Senin (6/12/2021).

Dalam pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mendiskusikan isu-isu kesejahteraan buruh lebih mendalam.

"Minggu depan kita akan bentuk tim asistensi yang nantinya akan membentuk Pokja. Jadi, ini bukan hanya mendiskusikan soal upah, tapi lebih luas lagi," ungkapnya.

Ke depan, kata Andi Gani, Pokja ini membahas tentang kesempatan vokasi bagi pekerja, informasi lapangan kerja, upgrading skill, dan lainnya.

"Misalnya, tadi Pak Arsjad (Ketua Umum Kadin) bilang banyak lapangan kerja di Hungaria, ada vokasi yang dibutuhkan di sana. Jadi lebih luas lagi, membuka lapangan kerja di luar negara-negara yang selama ini jadi target pekerja," ujarnya.

Namun, Andi Gani memastikan buruh tetap kritis dan tegas untuk terus mengawal keadilan. Hal ini dibuktikan dengan rencana aksi ribuan buruh pada Rabu (8/12) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia akan memimpin langsung aksi demonstrasi  damai itu dan akan diterima pimpinan MK. Aksi itu terkait putusan MK terhadap UU Cipta Kerja yang dinilai multitafsir.

"Kami akan meminta penjelasan amar 4 dan 7 penjelasannya seperti apa penjelasan secara hukum. Bagi kami, ketika inskontitusional bersyarat, semuanya ditangguhkan. Seperti amar 7 putusan MK, artinya PP Nomor 36 soal pengupahan juga tidak boleh diberlakukan, kembali ke peraturan lama," tuturnya.

Andi Gani yang juga Pimpinan Konfederasi Buruh Se-ASEAN (ATUC) mengungkapkan, hari ini di Batam dan Tangerang buruh bergerak secara besar-besaran.

Dirinya dan Said Iqbal meminta kepada seluruh buruh aksi harus damai dan menjaga ketertiban di wilayah masing-masing serta tetap waspada dari penyusupan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.