Dirjen Pajak Kemenkeu Jamin Hak Kerja bagi Disabilitas, Termasuk Jadi CPNS

Omnibus Law Diyakini Bisa Perkuat Ekonomi — Dirjen Pajak Suryo Utomo saat menjelaskan empat pilar dalam omnibus law di Jakarta, Selasa (11/2/2020). Suryo Utomo mengatakan upaya untuk memperkuat perekonomian menjadi salah satu alasan utama pemerintah melakukan terobosan kebijakan dalam bentuk omnibus law. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, menjamin jika penyandang disabilitas memiliki kesempatan atau hak kerja yang setara dengan seluruh warga negara Indonesia.

Ketentuan ini sudah tertera dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.

"Bahkan dalam peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021, penyandang disabilitas juga bisa menjadi CPNS," tegas Suryo dalam sesi webinar, Senin (6/12/2021).

Selain menjamin hak kerja, pemerintah pun telah menyediakan berbagai program beasiswa bagi para pelajar penyandang difabel atau disabilitas. Antara lain, beasiswa khusus difabel.

"Program beasiswa ini diantaranya dilaksanakan oleh LPDP, melalui program beasiswa magister dan doktoral yang diperuntukan bagi kelompok masyarakat penyandang disabilitas," terang Suryo.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Suryo Utomo terpilih sebagai Dirjen Pajak yang baru. Ia dilantik pukul 09.00 pada upacara yang dihadiri pejabat Eselon I dan II di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan pada Jumat (1/11/2019).

2 dari 2 halaman

Beasiswa Unggulan

Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga menawarkan beasiswa unggulan bagi penyandang disabilitas. Program ini menetapkan penyandang disabilitas yang berasal dari jenjang sarjana, magister dan doktoral dapat mengikuti program beasiswa unggulan ini.

Program berikutnya, yakni Pembangunan Desa Inklusi. Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Di dalam Desa Inklusi ini, perspektif disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dibangun. Beberapa hal terkait aksesibilitas, infrastruktur, layanan publik, regulasi, hingga mendirikan forum desa yang ramah bagi penyandang disabilitas diwujudkan dalam program Desa Inklusi ini," papar Suryo.

Sebulan Jelang Batas Akhir, Jumlah Pelaporan SPT Alami Peningkatan

Foto dari ketinggian memperlihatkan kondisi pemukiman padat penduduk berlatar gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
CPNS
Bisnis
CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
Lihat Selengkapnya
CPNS
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
lpdp
Organisasi
LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Lihat Selengkapnya
lpdp
Disabilitas