Tingkat Literasi Masyarakat RI Masih Jauh Lebih Kecil dari Inklusi Keuangan

Liputan6.com, Bandung - Tingkat akses terhadap produk keuangan di Indonesia tergolong cukup tinggi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tingkat Inklusi Keuangan di tanah air mencapai 76 persen. Namun untuk tingkat literasi keuangan di Indonesia masih jauh dibawahnya hanya 38 persen.

Artinya, ada perbedaan yang cukup jauh antara orang-orang yang mampu mengakses keuangan dengan orang-orang yang mengerti produk keuangan tersebut.

“Kebanyakan yang sudah (bisa) akses ini orang dewasa, tapi yang mengerti baru sekitar 38 persen, (tingkat) literasi digital lebih rendah lagi karena baru marak pas pandemi, orang bisa jualan lewat merkatplace termasuk Pinjaman Online termasuk Crowdfunding, ini baru-baru ini,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, dalam media gathering, ditulis Minggu (5/12/2021).

Mengacu pada misi OJK tentang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dalam mendorong tingkat inklusi dan literasi keuangan melalui salah satunya langkah-langkah preventif.

Ini diantaranya melakukan edukasi atau literasi keuangan dan edukasi atau literasi digital.

“Kedua adalah penanganan pengaduan, OJK di Undang-Undang diwajibkan melakukan pelayanan, mulai dari kontak center proses untuk mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha keuangan, penyelesaiannya ini ada. Kita atur secara internal,” jelas dia.

Kemudian adanya pengawasan Market Conduct yang fokus pada perilaku pasar. Mengenai hal ini banyak aspek yang diawasi OJK, mulai dari iklan produk keuangan hingga kontrak antara penyedia layanan ke konsumen.

“PUJK itu punya iklannya kita awasi, bener gak nih? Kontrak-kontraknya itukan kalau yang pinjaman yang kecil-kecil kan masif, kemudian diperusahaan pembiayaan yang disebut leasing, kontraknya preprinted karena gak terlalu besar,” paparnya.

Jadi kata Tirta, OJK akan mengawasi penawaran yang dilakukan penyedia layanan kepada konsumen. Tujuannya agar konsumen tidak mendapatkan kerugian akibat keterangan yang ada di iklan maupun di kontrak tidak sesuai dengan yang diterima.