RUU Migas Jadi Modal Tata Industri Hulu Migas

Liputan6.com, Bali - Pemerintah mendorong komitmen menjadikan energi baru terbarukan sebagai sumber energi masa depan di Indonesia. Meski demikian, Industri hulu migas disebut masih dibutuhkan menjadi penopang di masa mendatang.

Ini mengingat kebutuhan energi yang terus meningkat tanpa bisa dipenuhi sendiri, maka kesempatan negara untuk mendorong percepatan EBT tidak akan terjadi karena negara harus menggunakan anggarannya untuk impor.

Solusi menata industri hulu migas adalah adanya goodwill untuk menuntaskan RUU Migas yang saat ini sudah menjadi salah satu prioritas RUU di DPR.

“RUU Hulu Migas sudah masuk dalam prioritas yang akan diselesaikan oleh DPR. Penuntasan RUU Hulu Migas adalah dalam rangka memberikan kepastian berusaha mengingat sektor ini masih memberikan peranan penting sebagai penyedia energi dan sumber penerimaan negara,” kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suprawoto dalam diskusi “Identifikasi faktor pendorong investasi hulu migas di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Investasi/BKPM di Bali, Sabtu (2/12/2021).

Dia mengaku jika sektor hulu migas memberi kontributor devisa nomor tiga setelah batubara dan CPO. Migas dalam hal ini adalah gas yang sekitar 40 persen diekspor karena dalam negeri sudah tercukupi.

Anggawira Komite Investasi Kementerian Investasi/BKPM menilai perlu memperkuat komunikasi antar stakeholders agar dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya industri hulu migas.

"Sektor ini memiliki investasi yang tinggi sekitar Rp 200 triliun pertahun. Jika ditambahkan dengan target investasi yang sebesar Rp 900 triliun, maka peranan investasi hulu migas akan terlihat signifikan," kata Angga.

Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara, Ahmad Munir yang menjadi salah satu pembahas pada FGD tersebut menyampaikan bahwa persoalan utama investasi hulu migas adalah political will.

"Salah satu political will yang berhasil diterapkan di Indonesia adalah sektor infrastruktur. Hal-hal terkait percepatan perizinan, aspek sosial, dan lainnya tidak cukup. Sampai saat ini good will untuk hulu migas belum kelihatan," tegas dia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar forum grup diskusi dengan pejabat daerah dan pemegang kepentingan dalam upaya sinergitas pengelolaan program tanggung jawab sosial industri hulu migas.

2 dari 2 halaman

Kontribusi Hulu Migas

SKK Migas-KKKS Gelorakan Industri Hulu Migas Saat Pandemi Covid-19 — Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu Satuan Kerja Khuhsus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) (Dok. SKK Migas Sumbagsel / Nefri Inge)

Direktur Eksekutif Marjolin Wajong mengatakan jika ada yang beranggapan ketika sudah beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT) seolah-olah tidak lagi butuh migas.

"Memang benar secara prosentase kontribusi energi migas akan menurun, tetapi secara volume justru meningkat. Indonesia sedang economic growth, jika tidak meningkatkan produksi sendiri lalu apakah mau impor," tegas dia.

Pengamat energi Mamit Setiawan menegaskan bahwa hulu migas sudah berkontribusi besar bagi negara dan peranannya akan terus dibutuhkan sampai puluhan tahun kedepan.

Saat pandemi dan penerimaan negara turun karena aktivitas perekonomian yang menurun, justru penerimaan negara dari hulu migas melampaui target.

"Sudah seharusnya hulu migas diberikan perhatian yang sama dengan sektor Minerba. Banyak sekali kemudahan dan insentif di sektor Minerba, melalui penuntasan RUU Migas yang memperbaiki hal-hal kurang tepat diharapkan dapat menjadi pintu mendorong peningkatan kontribusi hulu migas dimasa mendatang melalui peningkatan investasi dan produksi migas nasional," tandas dia.