Top 3: 4 BUMN Besar Bakal Rights Issue di 2022

Pekerja berbincang di dekat layar indeks saham gabungan di BEI, Jakarta, Selasa (4/4). Pada pemukaan indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini naik tipis 0,09% atau 4,88 poin ke level 5.611,66. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, beberapa BUMN akan melakukan aksi korporasi pada 2022. Langkah ini untuk menguatkan permodalan sehingga bisa menjalankan model bisnis yang diinginkan.

BUMN tersebut adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Nasional Indonesia Tbk (BNI) akan menggelar rights issue pada 2022.

BTN berfokus pada pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Sementara BNI diarahkan untuk mengembangkan potensi bisnis ekspor.

Artikel mengenai BUMN besar yang akan menggelar aksi korporasi rights issue ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Jumat 3 Desember 2021:

1. Erick Thohir Beri Bocoran, 4 BUMN Bakal Rights Issue di 2022

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Nasional Indonesia Tbk (BNI) akan menggelar rights issue pada 2022. Dana hasil aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat sisi permodalan dalam menjalankan fokus bisnis.

BTN berfokus pada pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Sementara BNI diarahkan untuk mengembangkan potensi bisnis ekspor.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, kedua bank anggota Himbara ini akan melangsungkan rights issue pada tahun depan guna memperkuat permodalan.

Simak artikel selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. Pengamat Nilai Kisruh Sri Mulyani dan Pimpinan MPR Berdampak ke Kepercayaan Publik

Rapat Kerja — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Masalah antara pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belakangan menjadi sorotan. Pengamat menilai hal itu bisa berdampak kepada tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebut konflik ini merupakan yang tak memiliki pengaruh terlalu besar. Namun, dampaknya bisa menciderai tingkat kepercayaan publik, khususnya kepada MPR.

“Ini hanya konflik antar lembaga, tapi itu berdampak kaitannya dengan persoalan public trust, dan MPR ini adalah representasi dari masyarakat tapi itu tidak akan berpengaruh banyak. Akan lebih gaduh persoalan UU Cipta Kerja karena banyak kebijakan yang harus dievaluasi ulang,” kata dia.

Simak artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Antisipasi Omicron, Luhut: Pemberian Vaksin Booster Dimulai Januari 2022

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers tentang evaluasi PPKM.

Pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah langkah antisipasi dalam mencegah masuknya varian baru virus Covid-19, yakni Omicron ke Indonesia.

Salah satunya dengan menyiapkan booster vaksin ketiga yang ditujukan untuk para lansia dan kelompok rentan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Pemberian booster akan segera dijadwalkan dan mulai dilaksanakan pada periode Januari tahun depan," kata Menko Luhut.

Simak artikel selengkapnya di sini