Cairkan Ketegangan, DPR Sarankan Sri Mulyani Datangi MPR

Liputan6.com, Jakarta Publik tengah dihebohkan dengan pernyataan Pimpinan MPR yang meminta pembebas tugasan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Polemik itu muncul setelah Sri Mulyani disebut tidak menghadiri undangan rapat MPR mengenai pemotongan anggaran MPR pada Juli dan September 2021.

Karena ketidakhadiran tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun menilai Sri Mulyani tidak menghargai MPR.

Dalam tanggapannya terhadap polemik tersebut, anggota Komisi XI DPR dati Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak semua pihak untuk melihatnya secara terbuka, tidak emosional dan kepala dingin.

Dijelaskannya, karena situasi saat ini berkaitan dengan anggaran tidak hanya MPR saja yang mengalami penurunan anggaran, DPR dan DPD juga mengalami penurunan karena pandemi COVID-19.

"Karena pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan yang sangat berat kepada penerimaan negara. Diharapkan, dari pemerintah ada upaya-upaya yang serius dari sisi alokasi anggaran ini supaya tidak berlebihan," kata Misbakhun, dikutip Kamis (2/12/2021).

"Saya memahami juga ada program-program di MPR RI yang mungkin tidak bisa berjalan karena kekurangan anggaran tersebut. Tapi, ini harus menjadi upaya bersama, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang menjadi hal-hal serius yang harus diutamakan dalam pelaksanaan (penganggaran)," imbuhnya.

Kemudian terkait permintaan untuk mengganti Menteri Keuangan, Misbakhun menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

Maka dari itu, dia tidak bisa memberikan komentar terkait hal tersebut. "Mengangkat dan mengganti Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden sepenuhnya," jelas Misbakhun.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.