Stok Cukup, Indonesia Tak Impor Beras Sejak 2019

Ratusan Ribu Ton Beras Tak Terpakai di Gudang Bulog — Pekerja saat mengangkut karung berisi beras yang belum terpakai di Gudang Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Kamis (18/3/2021). Dirut Perum Bulog Budi Waseso menegaskan tahun ini Indonesia tidak akan mengimpor beras. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin ketersediaan kebutuhan beras nasional sepanjang tahun 2021 melalui serapan Bulog untuk gabah dan beras petani.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa izin impor beras umum terakhir kali diterbitkan adalah pada tahun 2018, untuk keperluan cadangan beras pemerintah.

Pada tahun 2019, 2020 dan 2021, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan tidak menerbitkan izin impor beras untuk keperluan umum.

"Izin yang kita terbitkan selama tahun 2019, 2020 dan 2021 relatif sangat kecil dan hanya untuk keperluan khusus yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri antara lain beras khusus untuk keperluan hotel, restoran, kafe (horeka), dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia, seperti Basmati, Japonica, Hom Mali, beras khusus untuk keperluan penderita diabetes seperti beras kukus, dan beras pecah 100 persen untuk keperluan bahan baku industri," kata Mendag Lutfi, dikutip dari rilis Kemendag, Rabu (1/12/2021).

Pemerintah, menurut Mendag Lutfi, akan selalu menjaga kekuatan stok beras nasional untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan pasokan beras di pasar, terutama di saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dengan selalu memberikan perlindungan bagi petani dan penyerapan hasil produksi dalam negeri.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai hanya akan melukai petani Indonesia.

2 dari 2 halaman

Stabilitas Harga

Selain itu, Kemendag juga akan selalu berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), terutama saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

"Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan selalu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perberasan dalam menjamin ketersedian dan stabilisasi harga," tambah Mendag Lutfi.