Jokowi Kesal APBD Parkir di Bank, Pengamat: Masalah Klasik

20151101-Penyimpanan Uang-Jakarta — Tumpukan uang di ruang penyimpanan uang BNI, Jakarta, Senin (2/11/2015). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan dengan nilai di atas Rp2 M pada bulan September mengalami peningkatan . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dengan masih banyaknya anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) terparkir di bank. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Pemda di bank pagi ini mencapai Rp 226 triliun. Angka ini naik, dari Oktober 2021 lalu, hanya sekitar Rp 170 triliun.

Menanggapi itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai keterlambatan Pemda menyerap anggaran bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan sebelum terjadinya krisis pandemi Covid-19 pola yang sama telah terjadi dari tahun ke tahun.

"Masalahnya masih klasik yaitu pola anggaran masa krisis tidak berbeda dengan pola saat kondisi ekonomi masih normal," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (24/11).

Seharusnya, kata Bhima para Pemda tidak menunda penyerapan APBD dan Dana Desa di akhir tahun. Sebaliknya realokasi anggaran harus dilakukan secepat mungkin.

"Idealnya saat krisis pola anggaran tidak ditumpuk di akhir tahun," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo menyinggung masalah anggaran dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Utara pada Kamis (16/9/2021).

2 dari 2 halaman

Penyebab Penyerapan Lambat

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Tumpukan uang kertas pecahan rupiah di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bhima menilai keterlambatan penyerapan anggaran karena ada pejabat teknis yang seolah sengaja menahan penyerapan anggaran. Selain itu, masih ada pejabat teknis yang memiliki ketakutan terhadap perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Padahal pemerintah pusat bersama BPK dan Kejaksaan yang memberikan pendampingan sejak awal. Sehingga menurut Bhima, alasan kriminalisasi terlalu berlebihan

"Kalau ada yang takut dikriminalisasi saya kira berlebihan ya," katanya.

Di sisi lain, Bhima menilai masih banyak kepala daerah yang belum memiliki sense of crisis. Padahal hal ini terus diingatkan Kepala Negara untuk semua pejabat pemerintah termasuk Pemda memiliki sense of crisis.

"Senses of crisis dari kepala daerah masih rendah," kata dia.

Hal ini terjadi tidak terlepas dari disparitas kualitas SDM di Pemda yang berbeda. Sehingga berpengaruh pada kecepatan eksekusi anggaran.

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
APBD
Sistem Operasi
APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disetujui oleh DPR.
Lihat Selengkapnya
APBD
bank
Perusahaan
Bank adalah lembaga yang menjadi pilihan yang aman untuk meminjam dan menyimpan uang.
Lihat Selengkapnya
bank
Pandemi COVID-19
Penyakit
Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia
Lihat Selengkapnya
Pandemi COVID-19
anggaran