31 Ribu PNS Terima Bansos, Pengamat: Pengawasan Lemah

Liputan6.com, Jakarta Sekitar 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terindikasi menerima bantuan sosial atau bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos). Kabar menyejutkan ini disampaikan langsung oleh Menteri Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma. 

Bansos  tersebut seperti program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga turut menyayangkan penerimaan Bansos oleh PNS. 

Senada dengan Risma, Trubus mengatakan PNS tidak seharusnya menerima Bansos.

"Jadi seharusnya mereka yang tidak berhak atas bansos tidak masuk pada data penerima," kata Trubus kepada Liputan6.com, Senin (22/11/2021).

"Ada masalah mengenai akurasi data. Pendataan untuk bansos itu tidak benar, juga lemahnya pengawasan," sebut Trubus, seraya menambahkan,  "Kemensos juga baiknya melakukan verifikasi terhadap data tersebut".

Trubus juga menyebut, ada kesengajaan dari oknum-oknum tertentu yang memasukkan data penerima bantuan sosisal.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.