Anggaran PEN Sudah Cair Rp 495,77 Triliun, buat Apa Saja?

FOTO: Pemprov Banten Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak COVID-19 — Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menyalurkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 495,77 triliun hingga 19 November 2021. Penyerapan dana PEN paling besar untuk kesehatan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi penyaluran anggaran PEN hingga tengah November 2022 mencapai 66,6 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun.

"Sampai 19 November, dana PEN yang sudah terealisasi hampir 67 persen. Estimasi kita realisasi sampai akhir tahun mencapai 95 persen," tutur Suahasil dalam Webinar Prospek Ekonomi Makro dan Sektor Keuangan 2022, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Penyerapan anggaran PEN terbesar untuk sektor kesehatan. Alasannya, ketika varian delta mengoyak Indonesia sekitar Mei hingga Juni 2021, penagihan klaim rumah sakit mengalami peningkatan.

Suahasil pun memastikan semua tagihan rumah sakit akan dibayarkan sebelum berganti tahun. Setelah pembayaran selesai dilakukan, pihaknya akan menghitung total pembayaran klaim rumah sakit dan mengumumkannya ke publik.

"Tagihan-tagihan dari rumah sakit akan kita selesaikan di tahun ini," kata dia.

Selain itu, penggunaan anggaran untuk sektor perlindungan sosial juga di akhir tahun diperkirakan akan mencapai target yakni Rp 186,64 triliun. Sebab pada November dan Desember pemerintah masih harus membayarkan program-program bantuan sosial.

Pada program subdisi KUR di akhir tahun diprediksi terealisasi hingga 90 persen. Begitu juga dengan program prioritas yang saat ini baru mencapai 64 persen atau Rp 62,5 triliun dari anggaran Rp 117,94 triliun. Penyerapan yang disalurkan melalui kementerian/lembaga akan didorong penyerapannya di akhir tahun.

"Pada kuartalIV ini biasanya ada dorongan penyerapan anggaran yang lebih tinggi," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Mensos Risma resmi menonaktifkan 21 juta data penerima bansos karena ganda

2 dari 2 halaman

Sektor Usaha

FOTO: Penyaluran Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi COVID-19 — Warga menerima bantuan sosial (bansos) di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Rabu (28/7/2021). Selain bansos dari APBD DKI Jakarta, sekitar 738 ribu orang lainnya mendapatkan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pada sektor insentif usaha, sampai kuartal III 2021, telah mencapai 99,4 persen atau Rp 59,41 triliun dari anggaran Rp 63,83 triliun. Suahasil memperkirakan di akhir tahun realisasi insentif usaha akan melebihi target. Meski begitu, pemerintah akan tetap mengakomodasi kelebihan klaim insentif usaha tersebut.

"Sampai akhir tahun ini akan melewati 100 persen dan ini akan diakomodasi sebagai dorongan APBN," kata dia.

Suahasil menilai tingginya serapan dari sektor ini karena berbagai program didalamnya berkaitan dengan insentif PPh gaji karyawan, PPN properti, termasuk insentif untuk PPnBM. Tingginya serapan dana PEN sektor ini menunjukkan berbagai aktivitas ekonomi telah bergerak.

"Artinya ada kegiatan ekonomi yang bergerak, maka ada klaim atas insentif pajak. Kalau tidak ada trakasi ini, berarti tidak ada kegiatan ekonomi," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com