Sukses

Ini Dia Biang Kerok Kecurangan Seleksi CPNS 2021 di Sulteng

Ombudsman RI menyebutkan aksi kecurangan perusakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2021 dengan modus remote access.

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan aksi kecurangan perusakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) atau CPNS 2021 dengan modus remote access di beberapa titik lokasi mandiri instansi Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah akibat kelalaian pemerintah daerah setempat dalam memastikan keamanan sistem IT.

"Kami memandang bahwa kelemahan IT dari pada pelaksanaan menjadi bukti bahwa memang Pemda kurang berhati-hati dan kurang menerapkan sistem pengaman teknologi informasi. Sehingga, dalam proses seleksi ini ada kejadian atau modus berupa peretasan acces," ungkap Plt Kepala Pemeriksaan Laporan Keasistenan Utama VI Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Sobirin dalam konferensi pers virtual terkait Update Publik Hasil Pengawasan Pelayanan Bidang Kepegawaian dan Jaminan Sosial, Senin (15/11).

Sobirin menyampaikan, Ombudsman begitu mengaku terkejut atas temuan kecurangan perusakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2021 dengan modus remote access.

Mengingat, aktivitas pengerjaan soal ujian yang bersifat rahasia bisa dilakukan dengan jarak jauh.

"Terkait dengan peristiwa di Sulteng kami merasa kaget dan terkejut, bahwa ternyata dalam proses seleksi ini ada kejadian atau modus berupa peretasan acces. Di mana ada penanaman alat tertentu atau aplikasi tertentu mengakibatkan seseorang dapat mengerjakan dari tempat lain seakan-akan soal itu dikerjakan peserta," bebernya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Keamanan IT

Untuk itu, Ombudsman mendesak Badan Kepegawaian Negara (BKN), kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk dapat menetapkan keamanan IT tinggi. Hal ini untuk mencegah tindak penyimpangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Selain itu, Tim IT terkait harus melakukan antisipasi hacker, antisipasi peretas yang dilakukan dengan baik. Alat-alat seleksi yang digunakan harus kompatibel, server jaringan, maupun sistem daring digunakan lancar tidak ada (kendala)," tutupnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.