HEADLINE: Indonesia Pegang Presidensi G20 Tahun 2022, Arti Penting dan Strategisnya?

G20 tidak memiliki Sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah (Presidensi) yang ditetapkan secara consensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya.

Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya (disebut Troika) secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20.

Pada tanggal 14 - 15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 pertama untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat. Ini adalah presidensi pertama G20. Pada kesempatan itu, para pemimpin negara G20 sepakat utnuk melakukan pertemuan lanjutan.

Pada 1 – 2 April 2009, London menjadi tuan rumah atau Presidensi KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Selanjutnya, KTT G20 ketiga dilaksanakan di Pittsburg pada 24 – 25 September 2009, dibawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.

KTT G20 keempat selanjutnya diadakan di Toronto pada 26 – 27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Di tahun yang sama, Presiden Korea Lee Myung-Bak memimpin KTT Seoul pada 11 – 12 November 2010.

Kemudian berturut-turut KTT selanjutnya diadakan di Cannes, Prancis (2011); Los Cabos, Mexico (2012); St. Petersburg, Rusia (2013); Brisbane, Australia (2014); Antalya, Turki (2015); Hangzhou, RRT (2016); Hamburg, Jerman (2017); Buenos Aires, Argentina (2018); Osaka, Japan (2019).

Sebenarnya Indonesia jadi tuan rumah KTT G20 pada 2023. Namun, karena Indonesia juga terpilih menjadi Ketua ASEAN pada 2023, alhasil Indonesia bertukar dengan India agar menjadi host dari KTT G20 pada 2022.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, di 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional.

Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan (finance track) yang diusulkan Indonesia di antaranya akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Suminto menambahkan, lewat presidensi G20, Indonesia diharapkan dapat memimpin proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 pada tahun depan.

"Maka Presidensi Indonesia juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, lebih inklusif, lebih seimbang, lebih berkelanjutan," kata Suminto kepada Liputan6.com, Senin (1/11/2022).

"Oleh karenanya, tema Presidensi indonesia tahun depan, Recover Together, Recover Stronger. Jadi diharapkan negara-negara di dunia, tidak hanya anggota G20, tetapi seluruh negara-negara di dunia dapat melakukan pemulihan ekonomi secara bersama-sama, no country left behind," tuturnya.

Pada presidensi G20 di 2022, Suminto menuturkan, Indonesia akan menggelar serangkaian pertemuan. Itu dibagi dalam tiga kategori, yakni dari level pekerja (working group), level menteri, hingga level kepala negara melalui konferensi tingkat tinggi (KTT).

"Sepanjang 2022 kita akan melakukan banyak sekali pertemuan-pertemuan," ujar dia.

Suminto menyampaikan, presidensi Indonesia di G20 2022 bakal diduplikasi menjadi dua jalur. Pertama yakni jalur menteri keuangan dan gubernur bank sentral, atau yang disebut Finance Track.

"Di Finance Track ini dibahas berbagai agenda atau isu terkait dengan ekonomi dan keuangan global," ungkap dia.

Kedua adalah jalur Sherpa Track, yang akan membahas isu-isu ekonomi non-keuangan. Antara lain menyangkut soal energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.

"Sherpa track itu ada 12 working group yang melibatkan kementerian/lembaga di luar menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Seperti perdagangan, investasi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan seterusnya," urai Suminto.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, penyelenggaraan KTT G20 akan menjadi pemicu atau trigger bagi sejumlah event berskala internasional di Bali.

"Pandangan, terhadap presidensi G20 yang sudah secara resmi di tongkat estafetkan ke Presiden Jokowi dari Italia ini akan menjadi trigger dari banyaknya event internasional MICE meeting, incentive, conference, and exhibition di Bali maupun destinasi lainnya," ungkapnya.

Maka dari itu, Sandiaga Uno meminta agar pemerintah daerah setempat agar segera melakukan persiapan untuk menyukseskan pagelaran ajang bergengsi tersebut. Antara lain dengan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat

"Langkah antisipasi ini perlu kita pastikan, agar pimpinan daerah dapat mempersiapkan protokol kesehatan secara baik," terangnya.

Sedangkan Staf Ahli Menteri Luar Negeri untuk Hubungan Kelembagaan Muhsin Syihab menjelaskan, ada beberapa manfaat yang didapat Indonesia dengan menjadi tuan rumah atau Presidensi G20 ini.

Untuk jangka pendek, akan terjadi penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu orang yang tersebar di berbagai lokasi pertemuan.

"Selain itu juga meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 7,42 triliun," jelas dia.

Sedangkan manfaat jangka menengah dan panjang adalah memperkuat citra positif Indonesia. Menjadi presidensi ini juga menujukkan kepemimpinan Indonesia dalam forum global.

"Manfaat nyata presidensi juga akan menarik investasi asing dan juga bisa menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur, konektivitas dan lainnya," Jelas dia.

Indonesia Aman

Ketua Komite Bidang Perpajakan Apindo, Siddhi Widyaprathama menilai gelaran forum G20 akan berdampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.

“Itu kan anggotanya 20 negara maju dan negara besar di dunia ada Amerika Serikat dan China, nanti pada saatnya pemimpin itu akan datang ke Indonesia secara langsung akan banyak liputan pemberitaan tentang Indonesia,” kata pengusaha tersebut kepada Liputan6.com, Senin (1/11/2021).

Dengan demikian, hal itu akan memberikan promosi secara langsung bagi Indonesia di mata internasional. “Termasuk juga dari pemberitaan awalnya pemimpin itu melihat Indonesia seperti ini, ketika datang langsung dan melihat langsung, mereka akan menilai bahwa Indonesia itu aman dan sebagainya,” kata dia.

Lebih jauh, kata Siddhi, pemimpin negara-negara tersebut yang membawa perwakilan pengusaha di negaranya akan menilai bahwa indonesia layak menjadi tujuan investasi.

“Baru secara tidak langsung ada investor datang terus nanti ada pertemuan antara pengusaha, dan pemimpin itu bawa delegasi dari dunia usaha nanti disitu bisa ada kerja sama dan membawa dampak positif,” tuturnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus ekonom Bhima Yudhistira mengatakan, momen presidensi G20 perlu dioptimalkan agar posisi Indonesia dalam kerja sama perdagangan dan investasi bisa lebih memiliki daya tarik.

"Begitu juga dengan perencanaan kebijakan global pasca pandemi, Indonesia harusnya sudah siapkan beberapa proposal terobosan," kata Bhima kepada Liputan6.com.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai bahwa banyak keuntungan didapat Indonesia dengan menjadi tuan rumah G20 di 2022. Salah satunya Indonesia bisa mengarahkan agenda pada pembahasan G20.

Dia mengatakan, agenda G20 memang ditetapkan bersama, tetapi sebagai presidensi G20 Indonesia punya peran dan pengaruh besar dalam mengarahkan agenda pembahasan G20. Sehingga penyusunan agenda pembahasan inj akan lebih menguntungkan bagi Indonesia.

"Menurut saya banyak sekali keuntungan yang bisa kita ambil dalam posisi sebagai presidensi G20. Dengan isu dan agenda yang tepat maka keputusan-keputusan yang diambil dalam G20 meeting diharapkan tidak hanya baik untuk perekonomian global tetapi bisa lebih menguntungkan Indonesia," kata Piter.