Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Rachmat Gobel Pertanyakan Studi Kelayakan

FOTO: Intip Progres Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta - Bandung — Lokasi pembangunan Terowongan No. 10 dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, 28 Juni 2020. Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki 13 terowongan. (Xinhua/Du Yu)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel berpendapat, sebaiknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dialokasikan ke proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Masih ada proyek-proyek lain yang lebih penting untuk dibiayai oleh APBN.

Ia pun memberikan contoh, APBN lebih baik fokus untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, dan untuk pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan.

“Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” kata Rachmat Gobel dikutip dari Antara, Minggu (31/10/2021).

Pernyataan Rachmat Gobel ini menanggapi kebijakan pemerintah yang akhirnya akan menggelontorkan dana APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

China memenangkan tender dengan Jepang dalam proyek kereta cepat. Dalam tender tersebut, Jepang mengajukan proposal dengan nilai USD 6,2 miliar sedangkan China mengajukan USD 5,5 miliar.

China memenangkan tender karena tak meminta jaminan pemerintah, tak ada keterlibatan APBN, dan skema business to business. Namun seiring berjalannya waktu, biaya proyek kereta cepay membengkak menjadi USD 6,07 miliar dan bertambah lagi menjadi USD 7,97 miliar.

“Kita tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” kata Rachmat Gobel.

Menurut dia, agar Indonesia konsisten dengan skema business to business, maka pembengkakan biaya itu diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasamarga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI. Sedangkan dari China adalah China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.

Dari Indonesia membentuk badan usaha PT Pilar Sinergi BUMN dan dari China membentuk China Railway. Lalu keduanya membentuk KCIC.

“Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahaan yang tak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini proses bisnis yang biasa saja. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN,” kata Rachmat Gobel.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung buatan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) bisa rampung separuhnya pada akhir 2019. Adapun saat ini progres konstruksi proyek ini telah lebih dari 34 persen.

2 dari 2 halaman

Studi Kelayakan

Kereta cepat Jakarta - Bandung — Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) telah mencapai progres 78,65 persen. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ia juga mempertanyakan keandalan studi kelayakan pihak China. Pertama, pada pembengkakan pertama katanya karena faktor asuransi. Kedua, pada pembengkakan kedua katanya karena faktor geologi dan geografi.

"Ketiga, banjir yang menggenangi jalan tol Jakarta-Cikampek terjadi akibat tersumbatnya saluran air karena pembangunan kereta cepat. Semua itu mestinya sudah bisa dihitung di dalam studi kelayakan," katanya.

Karena itu Rachmat Gobel meminta pihak KCIC berlaku transparan dan jujur. "Jangan sampai nanti minta tambahan duit lagi. Seolah bangsa ini diakali pelan-pelan,” katanya.

Rachmat Gobel mengatakan pembangunan kereta cepat ini merupakan perwujudan visi Presiden Jokowi yang harus didukung semua pihak. Namun ia mengingatkan jangan sampai visi Presiden tersebut tidak bisa diwujudkan para pembantu dengan benar dan bertanggung jawab.

“Saya senang sekarang Pak Luhut Panjaitan mengambil alih kereta cepat ini. Saya percaya beliau orang yang tegas dan terang,” katanya.