Sukses

Banyak Pekerja Tinggal di Pinggiran Kota Disebut Bentuk Satu Kesenjangan

Masyarakat berpenghasilan rendah, para pekerja umumnya dikatakan masih banyak yang tinggal di pinggiran kota dengan biaya transportasi yang lebih mahal.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyoroti peta perumahan di Indonesia yang masih belum ideal.

Itu tergambarkan dari masih banyaknya golongan pekerja yang bermukim di pinggiran kota, sementara yang lebih mampu bisa mengambil rumah di tengah kota.

Menurut dia, kondisi ini masih belum sepadan dengan The New Urban Agenda, yang menyebutkan inclusive housing sebagai salah satu elemen dalam membangun kota berkelanjutan.

"Saat ini kita masih melihat kondisi pembangunan perumahan yang belum ideal. Orang yang lebih mampu dapat tinggal di pusat kota dengan kemudahan transportasi menuju tempatnya beraktivitas,"

Masyarakat berpenghasilan rendah, para pekerja umumnya dikatakan masih banyak yang tinggal di pinggiran kota dengan biaya transportasi yang lebih mahal.  Dari inilah bentuk satu kesenjangan, seperti halnya penyediaan air bersih.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tantangan di Indonesia

Basuki menilai, penyediaan perumahan yang inklusif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat.

Ini terlihat dari masih rendahnya presentase Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap PDB dibanding negara lain, yakni hanya sekitar 2,9 persen.

Dia menekankan, perlunya penyebaran kota (urban sprawl) yang membutuhkan solusi peningkatan perumahan di wilayah perkotaan tanpa merusak kawasan pedesaan, termasuk daerah produktif pertanian atau irigasi.

Mengingat pada 2045 mendatang, diprediksi sebanyak 220 juta penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan, atau meningkat dari 56 persen jadi 70 persen dari total populasi.

"Namun kita semuanya yakin bahwa urbanisasi ini ke depan tidak lagi hanya dipandang sebagai beban, tapi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila direncanakan dengan baik, diurus dengan regulasi yang jelas, dan disediakan anggaran yang cukup," urainya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.