PLTU Batu Bara Mulai Bayar Pajak Karbon per April 2022

Lebih lanjut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan tarif Rp 30 per kilogram CO2e tersebut hanyalah batas minimum pengenaan pajak. Artinya tarif ini disesuaikan dengan harga karbon sendiri.

Beberapa sektor pun sudah mulai menjalankan secara mandiri. Misalnya Kementerian ESDM yang memulai merancang uji coba perdagangan karbon sektor pembangkit. Diantaranya Sesama pembangkit listrik di dalam sektor pembakitan tenaga listrik harga rata- rata 30 rupiah per kg CO2e.

"Pengenaan pajak karbon basic pengakuan kita karbon memiliki nilai ekonomi dan artinya ada harganya. Jadi kita akan lakukan pengenaan pajak karbon dengan mekansime cap and tax dan trade," kata Suahasil.

Dalam hal ini ternyata ada perdagangan dan pengenaan pajaknya. Namun diperlukan seperangkat infrastruktur dan perangkat kelengkapan, seperti harus ada regsitery dan MRV. Selain itu, perlu juga disiapkan sektor apa saja yang akan dikenakan pengenaan pajak karbon selain PLTU batubara.

"KLHK mulai menyiapkan registree dan MRV. Makanya penerapan pajak karbon mengikuti roadmap pengembangan green economy di Indonesia," kata dia.

Penerapan pajak karbon akan mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan perhatikan iklim berusaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Maka peta jalan harus dibangun dan keberadaan UU HPP sudah memberikan ruang pengenaan pajak karbon.

"UU HPP akan digunakan untuk dorong green economy di Indonesia bisa lebih cepat tidak serta merta tapi ini terobosan bersejarah utk green economy Indonesia," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com