Realokasi Anggaran Jadi Langkah Awal Menhub Bangun Pelabuhan Ambon Baru

Selain itu, sejumlah kondisi lainnya yang menjadi potensi permasalahan yaitu pelabuhan kargo dan petikemas eksisting akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun, dan Teluk Ambon sebagai akses pelayaran keluar dan menuju pelabuhan sangat padat. Serta pelabuhan perikanan eksisting yang telah mencapai kapasitas maksimum.

“Dengan adanya kondisi tersebut, maka diperlukan pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu sebagai pusat pertumbuhan industri pengolahan ikan dan konsolidasi kargo dari wilayah Indonesia Timur,” kata Menhub Budi.

Kemenhub berkomitmen mendukung ekspor perikanan dengan mendorong konektivitas antara Indonesia dan Australia khususnya konektivitas langsung dari Maluku ke Australia. Konsep pembangunan Pelabuhan Ambon Baru mengusung konsep pelabuhan yang terintegrasi.

Dengan memiliki sejumlah fasilitas yakni terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (TPI dan tempat pengolahan ikan), kawasan industri logistik, terminal LNG dan power plant, dengan panjang total dermaga 1000 m (ultimate).

Pelabuhan Ambon Baru akan berdiri di perbatasan Desa Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon. Lahan yang telah disediakan seluas 700 hektare yang terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan dalam satu lokasi. Skema investasi pelabuhan akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) mencapai Rp 5 triliun.

Selain di Ambon, guna mendukung Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, Kemenhub juga telah menyiapkan infrastruktur pelabuhan dan bandara di Kota Tual, Provinsi Maluku. Dalam kunjungannya ke Kota Tual sebelumnya, Menhub mengatakan Bandara Karel Sadsuitubun dan Pelabuhan Tual siap mendukung kegiatan ekspor komoditas perikanan di kota Tual. Menurut Menhub, keberadaan infrastruktur transportasi sangat penting untuk memperlancar kegiatan ekspor komoditas perikanan yang ada di Kota Tual.

Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Gubernur Maluku Murad Ismail, Bupati Kabupaten Buru Ramly I. Umasugi, dan segenap Forkompida Provinsi Maluku.