Pandora Papers Seret Nama Pejabat Indonesia, PPATK Berani Telusuri?

Sementara itu, ia juga menyebut bahwa dasar laporan untuk bisa ditindaklanjuti oleh PPATK bukan hanya dari sektor formal. Namun, laporan masyarakat atau lembaga informal pun bisa jadi acuan untuk PPATK bisa menindaklanjutinya.

“ada yang disebut structure information, bisa dalam negeri atau luar negeri, bisa unstructure, bisa datang dari masyarakat, kebocoran tertentu, bermanfaat atau tidak, itu kita lihat, kalau ada yang bermanfaat kita akan manfaatkan sebaik-baiknya, kalau tak ada manfaat ya akan kita buang kalau tak ada kaitannya,” katanya.

“Seperti yang sudah-sudah, kita analisis, koordinasi dengan Ditjen Pajak dan menyimpulkan kita buat hasil analisis dan serahkan ke penegak hukum, ditjen pajak itu penegak hukum dalam konteks pencucian uang ya. Sehingga (kalau terbukti) ini (bisa) diserahkan kesana, kalau ada pidana lain bisa ke penegak hukum lain,” paparnya.

Kendati begitu, dalam merespons lagi pejabat negara, ia tetap menanamkan sisi asumsi tak bersalah bagi nama-nama yang ada dalam daftar Pandora Papers.

“Tentu ini asumsi dasar kita tetap assumption of innocent, kita lihat dulu aja fakta-faktanya, tak usah tarik kesimpulan dulu, apakah ini ada sesuatu perbuatan melanggar hukum atau tidak,” katanya.

Dian menyebut hal serupa juga pernah terjadi bukan hanya pada Pandora Papers, sebelumnya, telah terjadi dengan sebutan Panama Papers.

“Ini untuk lembaga intelijen keuangan PPATK, ini jadi isu baru, namanya bocoran ini bukan pengumuman lembaga resmi, terkait dengan pajak, keuangan atau lembaga internasional lain,” ungkapnya.

 Pada kondisi saat ini, PPATK akan melakukan sama persis dengan langkah merespons Panama Papers. Pasalnya PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan negara berkepentingan untuk melakukan penelitian terhadap informasi yang masuk.

“Ini bukan isunya bukan apakah ini semata-mata pencucian uang, penghindaran pajak, ini juga terkait masalah lain misalnya kenapa ya beberapa pemimpin negara tertentu kena sorotan, diskusi yang terjadi bukan semata-mata apakah mereka lakukan korupsi atau tidak, bisa jadi mereka juga tak melakukan korupsi,” tuturnya

Ia menyebut, dalam menganalisis dan meneliti terkait laporan Pandora Papers, ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh PPATK. Diantaranya dengan melihat secara dokumentasi ada data apa saja yang masuk, siapa saja yang ada dalam daftar.

“Apa concern kita sebagai lembaga intelijen keuangan Indonesia, kita lihat nama tertentu, lembaga tertentu, bagaimana kita pertama itu match (mencocokkan) dulu, lalu profiling, dalam pengertian kita lihat dulu siapa orang ini, apakah ini bersangkutan atau tidak,” katanya.

“Misal pengusaha melakukan menempatkan dananya di suatu tax heaven tertentu, tentu kita akan melihatnya secara berbeda dengan pejabat yang menyimpan uangnya di tax heaven country gitu ya, itu kita lihat profilnya,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya harus tetap berasumsi baik pada tokoh atau nama-nama yang ditemukan dalam daftar Pandora Papers. Pasalnya data tersebut belum tentu berujung pada suatu jenis tindak pidana apapun termasuk penghindaran pajak.

“Walaupun memang menurut ceritanya tax haven country untuk melakukan penghindaran pajak. Dan isu ini merupakan isu yang menarik untuk semua negara, karena semua negara berkepentingan untuk pertahankan kekuatan fiskalnya,” tutupnya.