Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem untuk Jatim Bakal Ditambah

Oleh Liputan6.com pada 30 Sep 2021, 15:46 WIB
Diperbarui 30 Sep 2021, 20:35 WIB
FOTO: Angka Kemiskinan di Indonesia Naik Selama Pandemi
Perbesar
Sejumlah manusia silver bersiap untuk mencari uang di lampu merah kawasan Manggarai, Jakarta, Minggu (18/10/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia naik pada periode September 2020. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berkomitmen untuk membantu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui penambahan alokasi anggaran.

Untuk Provinsi Jawa Timur, tambahan alokasi dana penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Adapun penambahan dana itu akan diberikan selama tiga bulan hingga akhir 2021 kepada lima kabupaten prioritas yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Bangkalan.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan, untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrem di masing-masing kabupaten prioritas, maka diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.

"Saya minta kepada Gubernur Jawa Timur dan para bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur, untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten, yang akan menerima tambahan bantuan sosial tunai dimaksud, sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa segera diwujudkan," pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9/2021).

Untuk itu, melalui rapat koordinasi yang dihadiri gubernur dan lima bupati dari kabupaten prioritas tersebut, Wapres meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjelaskan rencana dan strategi dalam mengidentifikasi sasaran penerima tambahan alokasi bantuan sosial tunai di triwulan keempat tahun 2021 ini.

"Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga minta kepada para bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 untuk dapat menyampaikan usulan yang sifatnya konstruktif dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing, sebagai masukan bagi pemerintah untuk mempersiapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022 hingga 2024 mendatang," ungkapnya.

"Yang dapat difokuskan pada usulan untuk memperbaiki konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari kementerian/lembaga dan daerah, termasuk jika ada program unggulan daerah di Provinsi Jawa Timur yang dapat menurunkan kemiskinan ekstrem," lanjut dia.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Konvergensi Program

FOTO: Jumlah Penduduk Miskin Bali Bertambah Selama Pandemi COVID-19
Perbesar
Dua anak membaca buku di depan sebuah rumah di kawasan Sidemen, Karangasem, Bali, Kamis (2/9/2021). Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mengumumkan penduduk miskin Bali kini berjumlah 201.970 orang dari sekitar 4,32 juta orang penduduk Bali. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selanjutnya, Wapres pun mempersilahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk memaparkan lebih jauh mengenai rencana dan strategi untuk mencapai konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berasal dari kementerian/lembaga dan daerah, termasuk jika ada program unggulan daerah yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.

"Setelah itu, saya juga akan mempersilahkan para bupati untuk dapat memberikan masukan dan rencana konvergensi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di kabupaten," tuturnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya