Pemerintah Libatkan CSR Swasta Tekan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024

Kondisi Penduduk Miskin di Salah Satu Sudut Ibu Kota — Warga beraktivitas di kawasan Kampung Akuarium, Jakarta, Selasa (17/2/2021). Peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia karena penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat akibat pandemi corona COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada para menteri untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan tahun ini sudah ada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yang akan menjadi sasaran program tersebut.

"Kita siapkan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tahun ini 35 kabupaten/kota di 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua," kata Airlangga dalam Webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Jakarta, Rabu (29/9).

Target penghapusan kemiskinan ekstrem ini akan terus berlanjut hingga tahun 2024. Di tahun 2022 akan diperluas ke 215 kabupaten/kota, lalu meningkat di tahap ketiga sebanyak 500 kabupaten/kota lainnya.

"Targetnya di 2024 angka kemiskinan ekstremnya nol," kata Airlangga.

Beberapa program yang akan dijalankan antara lain dengan memperluas cakupan Kartu Sembako dan penambahan Dana Desa. "Ini bisa melalui program kartu sembako atau melalui dana desa," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 2 halaman

Gandeng Swasta, Manfaatkan CSR Perusahaan

FOTO: Angka Kemiskinan di Indonesia Naik Selama Pandemi — Sejumlah manusia silver bersiap untuk mencari uang di lampu merah kawasan Manggarai, Jakarta, Minggu (18/10/2020). Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia naik pada periode September 2020. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Airlangga mengatakan sebenarnya, target ini bukan hanya untuk kebaikan pemerintah, tetapi masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam hal ini butuhkan juga peran serta para pemangku kepentingan, terutama dari pihak swasta.

Dalam hal ini pihak swasta bisa terlibat dengan menggunakan dana CSR perusahaan. CSR perusahaan ini kata Airlangga akan diarahkan kepada daerah-daerah yang membutuhkan dukungan.

"Kita tahu banyak perusahaan besar ada di Jakarta, dan ini nanti akan kita tarik ke daera agar dampak multiplier efeknya bisa lebih terasa, jadi kita bisa kurangi ketimpangan dan kemiskinan sekaligus," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

kemiskinan
Publik
Kemiskinan adalah keadaan miskin.
Lihat Selengkapnya
kemiskinan
Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
Kemiskinan Ekstrem