Penyaluran Tertahan, Realisasi Dana ke Daerah Baru 59,5 Persen per Agustus 2021

FOTO: Uang Beredar pada November 2020 Capai Rp 6.817,5 Triliun — Tumpukan uang terlihat di Cash Pooling Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (20/1/2021). BI mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tinggi pada November 2020 dengan didukung komponen uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang kuasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun ini mengalami pertumbuhan yang tertahan. Sampai Agustus 2021 yang sudah terealiasai hanya 59,5 persen atau Rp 472,91 triliun. Angka ini lebih rendah dari capaian tahun lalu pada periode yang sama sebesar 73 persen atau Rp 557,35 triliun. Sehingga penyaluran TKDD mengalami penurunan sebesar 15,2 persen.

"Tahun ini kita melihat trennya mengalami pertumbuhan yang tertahan. Ini akibat beberapa hal TKDD kita mencapai Rp 472,9 triliun lebih kecil dari tahun lalu yang mencapai Rp 557,35 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, (23/9).

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan 30 persen dari Rp 68,7 triliun menjadi Rp 48,03 triliun. Begitu juga dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang turun 5,9 persen dari Rp 290 triliun ke Rp 272,9 triliun.

Penyerapan DBH dan DAU ini karena ada 52 daerah yang mendapatkan DAU dan 118 daerah daerah belum memenuhi syarat salur. Padahal persyaratannya hanya melaporkan penggunaan DBH dan DAU yang telah diberikan sebelumnya.

"Jadi ini bukan karena dananya dipotong tapi karena kita belum bisa menyalurkan kalau belum memenuhi persyaratan salur, prinsip dan tata kelola keuangan yang baik," kata dia.

Realisasi DAK Fisik juga mengalami penurunan 61,9 persen dibandingkan tahun lalu. Dari Rp 38,81 triliun menjadi R 14,79 triliun. Penyaluran yang lebih rndah ini karena pada periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu terdapat relaksasi penyaluran.

Sebab penyaluran tahun lalu dilakukan secara sekaligus sebesar nilai kontrak. Termasuk penyaluran dana cadangan DAK Fisik sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tiga desa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara jadi sorotan nasional setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keberadaan desa fiktif berdampak pada dana desa yang tak tepat sasaran.

2 dari 2 halaman

Dana Insentif Daerah

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Tumpukan uang kertas pecahan rupiah di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Penurunan realisasi juga terjadi pada Dana Insentif Daerah (DID). Penyalurannya lebih rendah 38,4 persen dari Rp 12,2 triliun tahun lalu menjadi Rp 7,52 triliun. Pun dengan Dana Otsus dan DIY yang turun hingga 56,1 persen, dari Rp 15,72 triliun menjadi Rp 6,9 triliun.

"Penyaluran DID yang lebih rendah ini karena terdapat relaksasi penyaluran untuk tahap 1 dan 2 pada tahun 2020," kata dia.

Penyaluran Dana Desa juga mengalami penurunan hingga 17 persen dibandingkan tahun lalu. Dari Rp 52,67 triliun menjadi Rp 43,71 triliun di Agustus tahun ini. Kondisi ini terjadi karena relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa TA 2020 dipercepat pada bulan April. Sedangkan TA 2021 relaksasi dilakukan pada bulan Juli.

Sementara itu penyaluran DAK Non Fisik menjadi yang satu-satunya tumbuh positif walapun hanya 0,1 persen. Dari Rp 78,94 triliun menjadi Rp 79 triliun. Bila dielaborasi, kenaikan sebesar 41,71 persen digunkana untuk penyaluran Tamsil Guru dan penyaluran dan cadangan Tamsil sebesar Rp 43,5 miliar. Selain itu ada juga kenaikan 42,13 persen untuk BOP kesetaraan karena peningkatan jumla daerah yang menyampaikan laporan tahap II.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com