Erick Thohir Pastikan Pegawai Kimia Farma yang Terlibat Teroris Tak Punya Akses Dana CSR

Oleh Tira Santia pada 19 Sep 2021, 15:45 WIB
Diperbarui 19 Sep 2021, 15:45 WIB
Erick Thohir Rapat Perdana di DPR
Perbesar
Menteri BUMN, Erick Thohir bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kanan) seusai mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen,Senin (2/12/2019). Rapat membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pegawai PT Kimia Farma (Persero) berinisial S yang menjadi diduga teroris tidak bisa mengakses dana CSR atau dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Kimia Farma telah memastikan bahwa oknum tersebut tidak memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan penggalangan dana CSR melalui dana perusahaan Kimia Farma, dan BUMN memiliki sistem verifikasi agar memastikan tidak ada dana TJSL yang digunakan untuk aksi terorisme,” kata Erick Thohir dalam unggahan instagram @kementerianbumn, Minggu, (19/9/2021).

Dia menegaskan akan selalu mendukung upaya hukum dan sanksi yang tegas bagi oknum di lingkungan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN yang terlibat dan terbukti dalam Gerakan radikalisme dan terorisme.

“Saya dan segenap jajaran, saya mendukung upaya hukum dan sanksi yang tegas bagi oknum di Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat gerakan radikalisme dan terorisme tanpa terkecuali,” ujarnya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Tidak Mentoleransi Terorisme

Erick Thohir Rapat Perdana di DPR
Perbesar
Menteri BUMN, Erick Thohir (kiri) bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kanan) mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, di kompleks Parlemen, Senin (2/12/2019). Rapat membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Di samping itu, Menteri Erick juga menegaskan bahwa setiap langkah BUMN ada untuk membangun Indonesia. Sehingga pihaknya tidak mentoleransi terorisme dan akan terus memperkuat proses internal untuk pencegahan dan penanganan paham radikalisme di lingkungan BUMN.

“Termasuk kerjasama dengan Badan Nasional penanggulangan terorisme, NU, Muhammadiyah untuk melakukan langkah-langkah menjadi nilai luhur Pancasila, pondasi daripada negara yang kita cintai ini Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika,” ungkapnya.

Diakhir, Erick mengajak masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui ada oknum di Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN yang terpapar paham radikalisme ataupun teroris langsung ke Kementerian BUMN.

“Jika anda mengetahui oknum yang terpapar paham radikalisme ataupun terorisme laporkan di kbumn.ri@bumn.go.id Sekali lagi saya tegaskan bahwa BUMN 100 persen untuk Indonesia, BUMN 100 persen untuk rakyat Indonesia, BUMN 100 persen untuk NKRI,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya