Bisnis Garuda Indonesia Terpukul, Serikat Karyawan Minta Pemerintah Tanggung Jawab

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 16 Sep 2021, 20:13 WIB
Diperbarui 16 Sep 2021, 20:16 WIB
Garuda Indonesia Buka Rute Chengdu-Bali Januari 2017
Perbesar
Garuda Indonesia bakal membuka rute baru Denpasar-Bali ke Chengdu Tiongkok dengan frekuensi empat kali seminggu dengan pesawat Airbus.

Liputan6.com, Jakarta Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk meminta pemerintah ikut bertanggung jawab atas bisnis perseroan yang terpukul selama pandemi Covid-19.

Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia Tomy Tampatty menceritakan, kondisi bisnis maskapai mulai menurun sejak awal 2020.

Kemerosotan terus terjadi lantaran perseroan tetap melakukan kegiatan operasional meskipun tingkat keterisian penumpang menurun drastis.

Demikian juga pendapatan perusahaan, yang disebutnya menurun dan tidak sebanding dengan biaya operasional sehari-hari.

Tomy pun membenarkan jika Garuda Indonesia sudah memiliki beban masa lalu sebelum dampak Covid-19. Itu akibat kebijakan manajemen terdahulu yang berujung pada meningkatnya beban utang, khususnya utang pengadaan armada dan mesin pesawat.

"Bahwa terkait dengan beban masa lalu, pemerintah harus ikut bertanggung jawab karena yang mengangkat jajaran dewan komisaris dan dewan direksi masa lalu adalah negara/pemerintah," seru Tomy dalam pesan tertulisnya kepada Liputan6.com, Kamis (16/9/2021).

"Demikian juga lembaga audit (BPK dan BPKP) juga harus ikut bertanggung jawab karena selama ini mereka yang melakukan audit. Hal ini penting kami tegaskan agar semua pihak bisa memahami betul permasalahan Garuda Indonesia adalah bukan kesalahan dari karyawan," tegasnya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Rela Potong Gaji

Garuda Indonesia
Perbesar
Ilustrasi maskapai penerbangan Garuda Indonesia saat berhenti di apron Bandara Adi Soemarmo.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Menurut dia, pemerintah sebagai pemilik 60,54 persen saham Garuda Indonesia sudah seharusnya memberikan perhatian dan dukungan penuh untuk menyelamatkan maskapai pelat merah tersebut.

Sementara dari sisi internal, Tomy menambahkan, para karyawan Garuda Indonesia pun telah rela melakukan pemotongan gaji sebesar 30-50 persen, dan tetap bekerja profesional mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan.

"Kami berharap pemerintah memberikan perhatian dan dukungan penuh, dan kami juga memohon dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia," ujar Tomy.

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya