Menko Airlangga Minta Pemda Muluskan Izin Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menetapkan 19 titik sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna bisa mendorong tingkat ekspor. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah daerah perlu mempermudah pengurusan izin di wilayah KEK.

Tujuannya, agar kedepannya pengembangan wilayah KEK bisa lebih ditingkatkan lagi. Menko Airlangga juga menilai kemudahan tersebut merupakan bukti dukungan dari daerah penerima manfaat KEK.

“Kami sangat berharap provinsi, kabupaten, kota yang menerima manfaat diharapkan memiliki komitmen kuat untuk dukung pengembangan KEK dengan penerbitan Perda-perda terkait fasilitas dan kemudahan di daerah,” katanya dalam Webinar Peran dan Tantangan KEK Mendorong Ekspor, Kamis (16/9/2021).

Dengan dukungan dari sektor pemerintah baik pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai stakeholder terkait, ia mengatakan itu mampu mendorong pengembangan KEK, baik KEK Industri maupun KEK Pariwisata.

Pada segi aturan, kata dia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Aturan yang disebut Omnibus Law tersebut telah mencakup berbagai kemudahan untuk mendorong investasi.

“Perubahan meliputi aspek persyaratan, prosedur penyusunan KEK baru, pemberian relaksasi fiskal dan kemudahan lainnya,” kata dia.

Dengana adanya regulasi tersebut, dengan dukungan dari regulasi di daerah, Manko Airlangga berharap perkembangan KEK akan meningkat, sehingga bisa menjadi lokomotif dalam mengangkat ekonomi Indonesia pasca diterjang krisis akibat pandemi Covid-19.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.