Kasus Bilyet Deposito Fiktif, Kuasa Hukum BNI Beberkan Berbagai Kejanggalan

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI angkat suara perihal kasus perbankan yang terjadi di Makassar terkait pencairan bilyet deposito beberapa nasabah.

Kuasa Hukum BNI Ronny LD Janis, mengungkapkan jika kasus ini memasuki babak baru. Dalam temuan diketahui terdapat beberapa kejanggalan pada bilyet deposito yang diklaim beberapa nasabah untuk ditukarkan.

Dalam klarifikasi yang disampaikan Janis di Jakarta, Selasa (14/9/2021), diketahui bila seluruh bilyet deposito yang diklaim beberapa orang nasabah dalam kasus Makassar, hanya berupa cetakan hasil scan (print scanned) di kertas biasa dan bukan blanko deposito sah yang dikeluarkan Bank.

Dia menegaskan jika selaku Kuasa Hukum perlu mengklarifikasi kembali terkait dengan perkara dugaan pemalsuan bilyet deposito di BNI KC Makassar, yang sejak awal memang sengaja dilaporkan oleh Bank ke Bareskrim Polri pada 1 April 2021.

Dia menyampaikan beberapa hal yang dinilai penting. Di mana pada awalnya terdapat beberapa pihak yang menunjukkan dan membawa bilyet deposito BNI KC Makassar dan pada akhirnya meminta pencairan atas bilyet deposito tersebut kepada BNI KC Makassar.

Dia pun membeberkan kronologi urutan nasabah menukarkan bilyet tersebut:

Pada awal Februari 2021, RY dan AN membawa dan menunjukkan 2 bilyet deposito BNI tertanggal 29 Januari 2021 kepada Bank dengan total senilai Rp 50 Miliar.

Kemudian pada Maret 2021, berturut - turut datang Pihak yang mengatasnamakan IMB membawa 3 buah bilyet deposito tertanggal 1 Maret 2021 atas nama PT AAU, PT NB, dan IMB dengan total senilai Rp 40 miliar.

Kemudian HDK membawa 3 bilyet deposito atas nama HDK dan 1 bilyet deposito atad nama HPT dengan total senilai Rp 20,1 miliar. "Yang disebutkan bilyet deposito tersebut diterima dari oknum pegawai Bank (Sdri. MBS)," ujar Janis.

Berdasarkan hasil investigasi Bank, ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang kasat mata. Pertama, seluruh Bilyet Deposito karena hanya berupa cetakan hasil scan (print scanned).

Kedua, Seluruh Bilyet Deposito yang ditunjukkan RY, AN, HDK dan HPT memiliki nomor seri bilyet deposito yang sama dan bahkan Bilyet Deposito atas nama PT AAU, PT NB dan IMB nomor serinya tidak tercetak jelas, huruf kabur, atau buram.

Ketiga, seluruh Bilyet Deposito tersebut tidak masuk ke dalam sistem Bank dan tidak ditandatangani oleh pejabat Bank yang sah.

Keempat, Tidak ditemukan adanya setoran nasabah untuk pembukaan rekening deposito tersebut Janis menekankan, secara tiba-tiba, pada akhir Februari 2021, RY dan AN menyatakan telah menerima pembayaran atas Bilyet Deposito tersebut secara langsung dari MBS sebesar Rp 50 Miliar, dan bukan dari Bank serta tanpa melibatkan Bank.

Demikian pula hal yang sama terjadi pada pengembalian dan penyelesaian klaim deposito kepada HDK sebesar sekitar Rp 3,5 Miliar yang juga dilakukan secara langsung oleh MBS dan bukan dari Bank, serta tanpa melibatkan Bank.

"Hal-hal tersebut telah menunjukkan bahwa terkait penerbitan maupun transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Bilyet Deposito tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan dan keterlibatan Bank," ungkap Janis.