PPKM Diperpanjang sampai 20 September 2021, Simak Lagi Evaluasi Pemerintah

Menko Airlangga mengemukakan bahwa vaksinasi sangat diperlukan sebagai upaya mengubah pandemi menjadi endemi.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar stok vaksin daerah sebanyak 41 juta dosis di seluruh Indonesia segera diberikan kepada masyarakat.  

“Sesuai arahan Presiden agar segera digunakan untuk vaksinasi dosis 1 terlebih dahulu. Distribusi vaksin ke depannya juga akan difokuskan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya masih di bawah 20 persen,” ujar Menko Airlangga.

Vaksinasi dosis pertama sudah diberikan kepada 2,9 juta penduduk atau 35,09 persen dari angka rata-rata nasional hingga 12 September 2021. Lebih rinci, sebanyak 4 provinsi di luar Jawa dan Bali sudah mencapai target vaksinasi di atas rata-rata nasional. Keempat provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Bangka Belitung.  

Lalu, dari 23 kabupaten/kota PPKM Level 4 di luar Jawa dan Bali, terdapat 12 kabupaten/kota yang memiliki capaian vaksinasi di atas rata-rata nasional dan 11 kabupaten/kota masih di bawah rata-rata nasional.  

Harapannya, seluruh provinsi di Indonesia sudah bisa menerapkan PPKM level 2 pada November 2021 dengan target vaksinasi mencapai 74 persen. Jadi, new normal sudah bisa diberlakukan kembali.  

Untuk menunjang perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, realisasi anggaran PEN hingga 10 September 2021 mencapai Rp 377,50 triliun atau 50,7 persen dari alokasi sebesar Rp 744,77 triliun.

Jumlah realisasi anggaran terbesar terjadi pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos) senilai Rp 108,16 triliun dan Kesehatan senilai Rp 93,45 triliun.  

Salah satu bantuan Perlinsos diwujudkan melalui pemberian Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warung (BT-PKLW).

Bantuan ini ditujukan untuk 1 juta PKL dan pemilik warung yang disalurkan melalui Polri dan TNI. Nantinya, mereka berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp 1,2 juta.

Sebagai tambahan informasi, mekanisme dan sistem penyaluran akan dimulai dari pendataan, penetapan calon penerima, hingga penyerahan dana secara tunai di Polres atau Kodim.  

Menko Airlangga menjelaskan penerima Bantuan Tunai harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditentukan.  

“Kriteria penerima bantuan tunai ini adalah PKL dan Pemilik Warung yang tidak menerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), kemudian lokasi usahanya berada pada kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4 berdasarkan Inmendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. Kriteria Pengalokasian per daerah dilakukan secara proporsional berdasarkan populasi penduduk dan data referensi PKL atau Warung dari Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota.”

Reporter: Shania