Siasat Menteri Tjahjo Cegah PNS Terlibat KKN, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Masih adanya kasus pelanggaran integritas aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, terutama dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi perhatian pemerintah.

Sebagai upaya untuk menekan pelanggaran integritas PNS tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 22/2021 tentang Peningkatan Integritas ASN.

Menteri Tjahjo mengatakan, di tengah upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokasi dan program pemulihan ekonomi nasional, kasus tersebut menjadi keprihatinan bersama.

Disampaikan pula, keterlibatan PNS dalam kasus KKN tersebut merupakan oknum yang tidak mengikuti transformasi ASN dan bertahan dengan pola pikir dan budaya kerja lama.

"Kondisi ini menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dan bersama dengan SE ini, disampaikan delapan area agar PNS tidak lagi terlibat dalam kasus KKN," bunyi SE tersebut, dikutip Jumat (10/9/2021).

Adapun delapan area tersebut meliputi implementasi core values PNS BerAKHLAK, ketaatan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan sistem merit, dan optimalisasi fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Kemudian, membangun whistle blowing system di setiap instansi pemerintah, mendorong peran masyarakat menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR!, memastikan pimpinan menjadi teladan, serta senantiasa mengingatkan area rawan korupsi.

Dalam SE yang ditandatangani pada 9 September 2021 tersebut, hal pertama yang harus dilakukan mendorong implementasi nilai dasar atau core values ASN yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo.

Nilai dasar ASN tersebut adalah BerAKHLAK, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Implementasi BerAKHLAK dilakukan pada setiap kegiatan kedinasan instansi pemerintah dengan menempatkan integritas sebagai dasar.

Hal kedua, ketaatan terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan, dimana PNS harus menaati segala jenis peraturan, terutama aturan terkait tindak pidana korupsi.

Adapun aturan tersebut meliputi dan tidak terbatas pada UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diubah dengan UU Nomor 19/2020 tentang KPK, UU Nompr 5/2014 tentang ASN, dan Perpres Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pelaksanaan sistem merit didorong untuk dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah agar terwujud pengelolaan PNS yang akuntabel, transparan, dan kompetitif.

Dengan terlaksananya sistem merit dalam setiap tahapan ASN, dari penerimaan, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan, serta pengembangan karier PNS dapat menghindari munculnya praktik KKN dalam pengelolaan ASN ke depannya.