Ketua Kadin Sebut Ibu Kota Baru jadi Simbol Indonesia Maju

Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai pemerintah perlu menentukan sektor prioritas dalam permulaan pembangunan ibu kota negara jika diteruskan. Hal yang paling utama kata dia adalah payung hukum.

“Ini butuh komitmen politik, tanpa ada kepastian hukum, dukungan politik, perencanaan ini memang butuh waktu apalagi pelaksanaannya, kalau belum ada aturan hukum, ini bisa terhambat,” katanya.

Terkait dasar hukum ini, ia menyinggung terkait isu rencana amandemen UUD 1945 yang terkait dengan konteks pembangunan jangka panjang. Bahwa ada kemungkinan pencantuman pemindahan IKN dimasukkan dalam aturan tersebut.

Sehingga dengan masuknya aturan tersebut, siapapun pemimpin negara selanjutnya, proyek IKN ini akan terus dilanjutkan. “Mungkin kita butuh ibu kota yang mencerminkan indonesia sebagai negara maju, sebagai negara terkemuka dengan GDP tinggi, pendapatan tinggi, industri maju, masyarakat sejahtera,” katanya saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (3/9/2021).

Ia menyinggung juga terkait isu Jakarta yang diprediksi akan tenggelam sekitar 2050. Kemudian, terkait Jakarta sebagai ibu kota yang tak mampu lagi menampung beban karena tingginya tingkat urbanisasi

“Yang jadi penting bagi kita ingin bangun kota masa depan yang direncanakan sejak awal, dengan tingkate bencana paling rendah karena Jakata ini dikatakan kota yang memiliki ptensi bencana tinggi,” katanya.