Jokowi Ingin Porsi Kredit UMKM Naik jadi 30 Persen di 2024

Selain itu, menurut Airlangga para bankir yang hadir juga menyampaikan aspirasinya, hal ini berkaitan dengan pencadangan terhadap Non Performing Loan (NPL). Ia mengatakan terkait rasio kredit bermasalah ini perlu diharmonisasi antara standar accounting.

“Selama ini beberapa bank sudah secara nasional sekitar 150 persen, namun pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accountingnya yaitu berbasis PSAK dan perpajakan, karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap pembayaran perhitungan pajak,” tuturnya.

Merespon hal ini, Jokowi minta untuk ada pembahasan lebih lanjut. Jokowi juga menyoroti tentang penambahan kredit yang sudah meningkat jadi 0,6 persen meski diminta untuk lebih ditingkatkan lagi.

“Situasi hari ini perbankan segi NPL relatif rendah, juga tadi disampaikan POJK sudah diperpanjang, jadi untuk restrukturisasi diserahkan ke kreditur bisa sampai maret 2023,” tutup Menko Airlangga.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan bahwa perbankan akan didorong untuk memiliki target penyaluran kredit kepada UMKM tapi tetap berpijak pada model bisnis bank tersebut.

“Secara nasional kita yakinkan bisa 30 persen di 2024, secara individu kita atur dan kita sesuaikan dengan bisnis model bank terkait, apabila ada bank yang sudah porsi UMKM-nya besar itu akan kita dorong,” katanya.

Namun, bagi bank yang model bisnisnya adalah korporasi, ia mengatakan akan mengatur agar bank tersebut bisa memberikan dukungan terhadap UMKM, dengan tidak lepas dari arah bisnisnya.

“ini menurut data kan ada yang sudah melebihi target nasional ada yang 34 persen, namun juga ada yang posisinya masih di rendah dan menengah di 14 persen,” katanya.