Menhub Tagih Konsorsium RI-Jepang Operasikan Pelabuhan Patimban di Desember 2021

Lebih lanjut, Menhub Budi menyampaikan dalam kunjungan kerja tersebut juga membahas mengenai pemanfaatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek yang dikerjakan. Harapannya, hal itu bisa mendukung efisiensi dan efektivitas pengerjaan proyek di tanah air.

Ia menuturkan, tingkat investasi dari perusahaan Jepang yang ditanamkan di Indonesia begitu banyak dengan nilai tambah yang menunjukkan tren yang baik.

“Terlihat dari segi ekonomi, investasi yang ditanamkan (Jepang) di Indonesia begitu banyak  dan nilai tambah luar biasa, lapangan kerja besar, paling penting bagaimana kita lobi bagaimana TKDN semakin meningkat,” katanya.

“Kita butuh dukungan pemerintah Jepang, kami lobi untuk meningkatkan TKDN, kita harap pada fase pekerjaan akan timbulkan efisiensi apabila manfaatkan TKDN,” tambahnya.

Mengacu pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), ia mengatakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ada peningkatan jumlah investasi yang diberikan Jepang. Pada 2018 tercatat senilai USD 3,2 miliar, dan meningkat jadi USD 3,9 Miliar di 2019.

“dan ada peningkatan lagi menjadi USD 8,8 Miliar di tahun 2020, ini (capaian) yang begitu baik termasuk juga di sektor transportasi,” kata Menhub Budi.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel menyampaikan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan Menhub Budi dan yang mendampinginya ini adalah langkah yang cukup penting.

Ia mengatakan tak hanya berkaitan dengan proyek infrastruktur yang melibatkan Jepang, tapi juga Rachmat berharap akan meningkatkan perhatian Jepang ke sektor-sektor lainnya seperti industri manufaktur.

“Dalam proyek ini kita harapkan akan tingkatkan investasi ke manufaktur, mereka (perusahaan Jepang) bisa meningkatkan produktivitas dan bahan baku ada di di Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan, ini juga menjadi salah satu peran dari disahkannya undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ia menyoroti pada kesempatan ini juga bagaimana pihaknya menerangkan kepada pemerintah dan pengusaha di Jepang.

“DPR  telah mengesahkan Omnibus law, ini perlu diperhatikan bagaimana kita bisa menjabarkan dan menjelaskannya kepaada pemerintah dan pengusaha Jepang, karena ini kesempatan yang sangat besar,” tuturnya.