76 Tahun Indonesia Merdeka, 27,5 Juta Penduduk Masih Hidup Miskin

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim, berbagai program perlinsos yang disalurkan pemerintah sejak tahun lalu seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) hingga bansos tunai (BST) berhasil menekan kenaikan kemiskinan di Tanah Air.

Dalam catatannya, tingkat kemiskinan pada masa terburuk pandemi di September 2020 masih terjaga di level 10,19 persen, naik secara tahunan (year on year) dari September 2019 yang sebesar 9,22 persen.

"Yang apabila kita tidak melakukan (penyaluran bansos) bisa melonjak, dari 9,22 persen di posisi September (2020) bisa mencapai 11,2 persen," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menyebutkan, penguatan program penyaluran bansos bisa sedikit menekan angka kemiskinan pada Maret 2021 di level 10,14 persen, atau sekitar 27,5 juta orang.

Penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ini terjadi lantaran didorong oleh membaiknya kesempatan kerja dan keberlanjutan program perlinsos untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Namun karena berbagai program perlinsos, tahun lalu mencapai Rp220 triliun dan tahun ini kita naikan lagi, maka kita menahan kenaikan kemiskinan tidak mencapai level pemburukan 11,2, tapi di level 10,19. Bahkan dengan pemulihan ekonomi kemiskinan ini sudah mulai menurun kembali," tutur Sri Mulyani.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, mengentaskan kemiskian menjadi pekerjaan besar pemerintah dalam jangka panjang. Kemiskinan bisa dihilangkan jika pemerintah bisa mendorong investasi sebesar-besarnya. Pada akirnya akan membuka lapangan pekerjaan untuk semua angkatan kerja.

"Tidak ada yang menganggur. Kondisi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi kita mengalami lompatan. Tumbuh di atas 7 persen rata-rata setiap tahun," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (16/8).

Dia mengatakan, selama pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya disekitar 5 persen, artinya investasi di Tanah Air masih belum cukup besar. Dengan begitu, tidak mampu membuka lapangan kerja untuk semua angkatan kerja. Sehingga kemiskinan ke depan diperkirakan masih akan tinggi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, ada beberapa cara bisa dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru. Diantaranya dengan program terintegrasi lewat reforma agraria, kartu prakerja dan insentif perpajakan.

"Misalnya perusahaan yang menerima insentif pajak diwajibkan menerima lulusan kartu prakerja dalam jumlah tertentu," kata Bima.

Bima menambahkan, soal kemiskinan terjadi bukan hanya masalah temporer namun juga struktural. Di mana hal ini berkaitan dengan ketimpangan gizi sejak didalam kandungan. Anak dari keluarga miskin berisiko stunting lebih tinggi dibanding kelas menengah dan atas. Sementara 30 persen anak di Indonesia menderita stunting.

"Ini akhirnya menciptakan siklus kemiskinan dimana keluarga miskin cenderung melahirkan anak miskin. Hal tersebut disebut masalah struktural karena sebelum pandemi sudah menghambat mobilitas sosial kelas miskin naik menjadi kelas menengah," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com