Pak Jokowi, Pekerja Informal juga Butuh BLT Subsidi Gaji Selama PPKM Level 4

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira mengusulkan pemerintah membuat program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji khusus untuk pekerja informal pada saat pemberlakuan PPKM level 3 dan PPKM level 4.

Alasannya selama pandemi Covid-19 berlangsung insentif gaji hanya diberikan kepada pekerja formal. Sementara hampir 59 persen atau 78 juta pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal.

"Porsi pekerja informal lebih besar dari pekerja formal. Sebanyak 60 persen pekerja kita ada di sektor informal dan mereka yang paling terpukul selama PPKM," tutur Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (12/8).

Dia melanjutkan, seharusnya BSU dari pemerintah mencakup pekerja sektor informal. Sebab banyak pekerja di Indonesia yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Jangan hanya pekerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan saja, tapi perhatikan pekerja informal yang tidak punya BPJS," kata dia.

Bhima menilai, seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pekerja sektor informal. Penyaluran bantuan bisa bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Lalu pendataan pekerja informal bisa didata melalui asosiasi UMKM atau dinas UKM masing-masing daerah.

"Penyalurannya bisa lewat pendataan dengan asosiasi pengusaha UMKM atau lewat Dinas UKM di tiap daerah," kata dia.

Selain itu, penerima BSU sebaiknya ditambah menjadi 20-30 juta orang dari sebelumnya 8,8 juta orang. Hal ini berdasarkan dampak dari PPKM yang mengakibatkan risiko PHK massal di berbagai sektor.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.