Penggunaan Dana PEN Capai Rp 305 Triliun

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai tanggal 30 Juli 2021 mencapai Rp 305,5 triliun.

Penyerapan anggaran tersebut 41 persen dari pagu anggaran yakni Rp 744,5 triliun.

"Pelaksanaan PEN ini hingga 30 juli mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari pagu anggaran," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers KSSK Triwulan III-2021, Jakarta, Jumat (6/8/2021).

Sri Mulyani mengatakan penyerapan anggaran untuk sektor kesehatan sudah mencapai 30,5 persen, yakni Rp 65,5 triliun. Realisasi penggunaan anggaran PEN ini dilakukan untuk mempercepat proses vaksinasi.

Dia menyebut Pemerintah akan terus meningkatkan program vaksinasi. Sehingga penyerapan anggaran untuk membeli vaksin, membayar vaksinator dan keperluan lainnya program ini akan dipercepat.

"Kita harapkan vaksinasi harusnya bisa ditingkatkan seusai dengan pasokan vaksin," kata dia.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikit kata Sri Mulyani akan memastikan pasokan vaksin tersedia sepanjang bulan Agustus ini. Sehingga jumlah masyarakat yang menerima vaksin bisa terus ditingkatkan hingga 2 juta per hari secara nasional.

"Pasokan vaksin untuk Agustu ini meningkat jadi vaksinasi per hari bisa ditingkatkan di semua daerah bahkan 2 juta perhari. Jadi belanja buat man power atau vaksinnya akan meningkat," katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut PPKM Darurat selama 4-6 minggu guna menekan penyebaran kasus.

2 dari 2 halaman

Soal PPKM

Sri Mulyani Rapat dengan Komisi XI DPR Bahas Pagu Indikatif Kemenkeu — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel ini akan terus berlangsung. Lama waktu ini pun tergantung pada pelaksanaan 3T yakni testing, tracing dan treatment.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan terus menggencarkan 3T hingga tingkat kelurahan dan desa. Keduanya pun telah mengerahkan TNI dan Polri wilayah untuk melakukan upaya 3T.

Selain itu, para bidan yang tergabung dalam BKKBN juga dikerahkan untuk mempercepat program vaksinasi di daerah. Termasuk juga mempersiapkan peralatan dan keperluan bagi pasiesn isolasi mandiri dan di rumah sakit. Sehingga penyerapan anggaran PEN sektor kesehatan akan lebih cepat.

"Ini semua bikin biayanya meningkat dan menyerap biaya lebih besar, termasuk juga untuk insentif pajak kesehatan," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Vaksinasi
Obat
Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh.
Lihat Selengkapnya
Vaksinasi
Menkeu
Menteri Keuangan
Dana PEN
pemulihan ekonomi