Pemerintah Pasang Target Inklusi Keuangan RI Capai 90 Persen di 2024

Oleh Liputan6.com pada 03 Agu 2021, 12:30 WIB
Diperbarui 03 Agu 2021, 12:30 WIB
PPKM Darurat Bank BTN Dorong Digital Banking
Perbesar
Nasabah mengakses layanan mobile banking Bank BTN di Jakarta, Senin (19/7/2021). Bank BTN menambah fitur Cardless Withdrawal yang bisa melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM, serta QRIS dengan memindai QR Code melalui aplikasi mobile banking BTN. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Hasil survei nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, indeks inklusi keuangan nasional baru 76,19 persen dengan tingkat literasi keuangan hanya 38,03 persen.

Atas dasar itu pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2024 mencapai 90 persen. 

"Tingkat inklusi keuangan ini kita ingin tingkatkan menjadi 90 persen pada tahun 2024," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Virtual Opening Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like IT), Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Demi mencapai target tersebut, Pemerintah hanya memiliki waktu singkat hingga tahun 2024. Sementara saat ini inklusi keuangan nasional terpusat pada inklusi keuangan di sektor perbankan. Akibatnya ketika sektor ini terganggu maka, menimbulkan kemandekan dalam perputaran roda ekonomi.

"Ini kita punya waktu sedikit untuk meningkatkan inklusi keuangan karena mayoritas inklusi keuangan ini ada di sektor perbankan," kata dia.

Di masa pandemi Covid-19, perbankan tengah disibukkan melakukan restrukturisasi kredit para debiturnya. Sehingga membutuhkan pencadangan dana yang tidak sedikit. Meskipun likuiditas perbankan memadai, namun aspek kehati-hatian membuat penyaluran kredit juga masih terbatas di tengah ketidakpastian saat ini.

Maka dari itu, Pemerintah ingin meningkatkan inklusi keuangan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas dalam menentukan, mengelola dan menjaga set yang dimiliki. Hal ini juga sekaligus untuk menghindari masyarakat dari instrumen investasi yang menarik tapi beresiko kehilangan aset yang dimiliki masyarakat.

"Jadi masyarakat tidak mudah diiming-imingi oleh produk investasi yang berpotensi kehilangan uangnya, karena ini kejahatan," kata dia.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Kejahatan Investasi

Sri Mulyani Indrawati
Perbesar
Menteri Keuanga Sri Mulyani Indrawati (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Harus diakui, kata Sri Mulyani berbagai potensi kejahatan berkedok investasi juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Apalagi mereka beredar di sekitar masyarakat. Maka peningkatan tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan menjadi kunci melindungi masyarakat dari kejahatan sektor keuangan.

"OJK ini akan terus menertibkan tapi jumlahnya saat ini disekitar anda ini sangat banyak dan itu sangat penting karena mereka ini juga sangat kreatif," kata dia.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya