PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tanggung PPN Sewa Toko di Mal selama 3 Bulan

Pengetatan Penjagaan Kawasan Harmoni — Kawat berduri dan kendaraan taktis disiagakan di kawasan Harmoni, Jakarta, Sabtu (24/7/2021). Pihak kepolisian menutup beberapa akses jalan di sekitar Harmoni untuk mengantisipasi adanya aksi demonstrasi dengan tuntutan menolak perpanjangan PPKM. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4 mulai dari 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021. Dalam perpanjangan ini, pemerintah memberikan berbagai stimulis dan bantuan sosial termasuk untuk para pengusaha.

Salah satu stimulus yang diberikan dalam masa perpanjangan PPKM ini adalah pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah. PPN 0 persen ini akan diberikan untuk mereka untuk keperluan sewa toko di pusat perbelanjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, PPN ditanggung pemerintah ini akan diberikan selama kurun waktu 3 bulan, yakni dari Juni sampai Agustus 2021.

"Ini PMK-nya sedang dalam proses," kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (25/7/2021).

Pemerintah juga akan memberikan stimulus untuk sektor lainnya yang terdampak PPKM. Termasuk diantaranya adalah sektor trasnportasi hingga pariwisata.

"ini sedang dalam finalisasi," ujar Airlangga.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo sampaikan keputusan untuk melanjutkan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Keputusan ini disertai dengan beberapa penyesuaian.

2 dari 2 halaman

Bansos

Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat selama masa PPKM Level 4:

1. Kartu Sembako

Kartu sembako ini bersarannya Rp200 ribu yang diberikan ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ada juga Kartu sembako PPKM yang diajukan oleh daerah sebesar 9,5 juta KPM dengan besaran yang sama Rp200 ribu dan diberikan selama 6 bulan.

2. Perpanjangan Bantuan Sosial Tunai

Bantuan sosial tunai pada bulan Mei-Juni disalurkan dibulan Juli sebesar Rp 6,14 triliun untuk 10 juta KPM.

3. Subsidi Kuota Internet

Diberikan, selama 5 bulan dari Agustus-Desember untuk 38,1 juta penerima yang besarnya Rp5,54 triliun.

4. Diskon Listrik

Diskon listrik ini diperpanjang selama tiga bulan dari Oktober sampai Desember, dengan total Rp1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan

5. Bantuan Rekening Minimum Biaya Abodemen

Bantuan ini dilanjutkan selama tiga bulan Oktober-Desember yang diberikan ke 1,14 juta pelanggan dengan nilai Rp420 miliar.

6. Subsidi Upah

Subsidi upah ini besarnya Rp8,8 triliun. Subsidi upah ini bagi pekerja yang terdaftar di BPJS naker dan diberikan di level III dan level IV.

7. Bantuan Beras.

Bantuan beras sebesar 10 kg diberikan untuk 28,8 juta KTM. Tahap pertama diberikan ke 20 juta KPM dan tahap kedua 8,8 juta KPM.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tegaskan Nilai Tukar Rupiah Masih Aman

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beserta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri ke kanan) saat menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
PPKM
Agenda
PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Lihat Selengkapnya
PPKM
Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto