Ekonom Dorong Penyaluran Subsidi Gaji Sentuh Pekerja Informal, Apa Bisa?

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 25 Jul 2021, 10:00 WIB
Diperbarui 25 Jul 2021, 10:00 WIB
FOTO: Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja Swasta
Perbesar
Aktivitas pekerja pada saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Kamar Dagang dan Industri bersama pemerintah telah resmi memulai program Vaksinasi Gotong Royong untuk para pekerja swasta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti rencana pemerintah yang bakal melanjutkan bantuan subsidi gaji kepada pekerja dengan upah Rp 3,5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Bhima menilai pemberian bantuan subsidi gaji memang hanya condong kepada pekerja sektor formal. Padahal, ia menambahkan, sebanyak 59 persen pekerja atau 78 juta orang bekerja di sektor informal.

"Syarat bantuan subsidi gaji harus mencakup pekerja informal. Jangan hanya pekerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan saja, tapi perhatikan pekerja informal yang tidak punya BPJS," ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (24/7/2021).

Kendati demikian, jika mengacu pada instruksi Mendagri, bantuan subsidi gaji hanya disalurkan kepada pekerja yang berada di wilayah yang masuk kategori PPKM level 4.

Sektor pekerja pun dibatasi untuk yang berada dalam industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, serta real estate.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Bisa Diperluas

FOTO: Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja Swasta
Perbesar
Aktivitas pekerja pada saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Kamar Dagang dan Industri bersama pemerintah telah resmi memulai program Vaksinasi Gotong Royong untuk para pekerja swasta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Namun, Bhima memandang penyaluran bantuan subsidi gaji tetap bisa diperluas untuk pekerja informal. Menurutnya, itu bisa dimulai dari pendataan lewat Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas UMKM di daerah, hingga pelibatan asosiasi UMKM untuk verifikasi data.

Meski masalah data akan jadi tantangan, tapi ia percaya pandemi Covid-19 justru bisa jadi titik balik pemerintah untuk lebih memperhatikan para pekerja informal.

"Tapi pandemi justru bisa memicu percepatan updating data pekerja disektor informal yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah," tukas Bhima.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya