Perintah Luhut: Penyaluran Bansos Harus Dipercepat

Oleh Athika Rahma pada 23 Jul 2021, 09:30 WIB
Diperbarui 23 Jul 2021, 09:30 WIB
Menperin Airlangga dan Menko Luhut Hadiri Rakorbidnas III Kemaritiman PDIP
Perbesar
Menko Kemaritiman ‎Luhut Binsar Pandjaitan memberi pemaparan dalam Rakorbidnas III Kemaritiman PDIP, Jakarta, Minggu (8/4). Program ini fokus pada pengembangan Industri Maritim Terintegrasi Gotong Royong (IMT GR). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Luhut menekankan, efektivitas PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 bergantung pada penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

"Jika kita bisa menyalurkan (bansos) dengan cepat, maka masyarakat mau untuk tinggal di rumah. Selain itu penyaluran perlu dipercepat terutama di daerah-daerah aglomerasi, karena mereka yang terkena dampak paling besar dari PPKM," kata Menko Luhut dalam rapat koordinasi, ditulis Jumat (23/7/2021).

Saat ini, Pemerintah melalui PT Pos Indonesia dan jaringan Bank Himbara telah memulai penyaluran bantuan sosial tunai dan bantuan beras dari Bulog. Bansos harus disalurkan terutama pada keluarga yang kepala keluarganya terpapar Covid-19.

"Jangan sampai kepala keluarga dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantaun dan saya kira penting mendapat perhatian kita," beber Menko Luhut.

Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan sembako kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah-wilayah tertentu membutuhkan waktu dan harus dibantu oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk penyaluran dan proses verifikasi.

"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan," tambah Luhut.

Menko Luhut menegaskan agar PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran bantuan supaya tidak terjadi cluster baru saat masyarakat mengambil bansos ini.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Pemerintah Daerah

FOTO: Pemprov Banten Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak COVID-19
Perbesar
Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bulog Budi Waseso menyampaikan, perusahaan akan menyalurkan 55 ribu paket sembako yang disiapkan secara bertahap langsung ke alamat penerima bantuan.

Selain bantuan dari APBN, Pemerintah Daerah juga menyiapkan bantuan yang bersumber dari APBD seperti Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

Menyambung, Staf Khusus Mensos Don Rosano menyebutkan, Kemensos telah memberikan data 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai kepada PT Pos.

"Nanti PT Pos tinggal mengirimkan kepada penerima setelah menerima tambahan anggaran termin kedua dari Kemenkeu," jelasnya.

Sementara itu, bantuan PKH sebesar 18,8 juta data penerima beras sudah siap untuk dikirimkan. "Data 5,9 juta penerima bantuan PPKM siap dikirimkan ke Himbara," katanya.

Luhut berpesan agar bansos ini disosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat.

"Menteri Kominfo saya titip tadi mengenai sosialisasi ini segera, kan udah hebat-hebat nih. Saran saya perlu diinformasikan ke publik apa hasil rapat kita, bagaimana progres penyaluran bansos ini. Saya titip juga pada Bulog beras jangan sampai ada keterlambatan," tutup Luhut.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya