Penerima Subsidi Gaji Dinilai Tak Tepat Sasaran

Oleh Tira Santia pada 23 Jul 2021, 10:00 WIB
Diperbarui 23 Jul 2021, 10:00 WIB
FOTO: Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja Swasta
Perbesar
Aktivitas pekerja pada saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Kamar Dagang dan Industri bersama pemerintah telah resmi memulai program Vaksinasi Gotong Royong untuk para pekerja swasta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyarankan agar pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji diberikan kepada pekerja yang memang terdampak seperti pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan dipotong upahnya. Bukan peserta yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Menurut saya, atas rencana pemberian BSU ini, ada beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu pertama, seharusnya Pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja yang memang terdampak seperti pekerja yang terPHK, pekerja yang dirumahkan tanpa upah atau pekerja yang dirumahkan dipotong upahnya," kata Timboel dalam tulisannya, Jumat (23/7/2021).

Dia menjelaskan, jika Pemerintah memberikan subsidi gaji Kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, berarti peserta tersebut masih membayar iuran, dan ini artinya peserta tersebut masih mendapatkan upah dari pengusaha.

"Mengapa memberikan bantuan kepada yang masih menerima upah, sementara banyak pekerja yang diPHK, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya. Saya kira Pemerintah harus adil kepada pekerja yang benar-benar terdampak," tegasnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan lebih baik yang diberikan BSU adalah peserta yang nonaktif.  Nonaktif berarti tidak bayar iuran lagi, yang artinya pekerja tidak mendapatkan upah lagi.

Menurutnya, jika pekerja yang masih mendapat upah diberikan BSU maka dana tersebut kemungkinan disimpan di tabungan sehingga tidak dibelanjakan. Sementara bila diberikan kepada pekerja yang terdampak maka akan dibelanjakan.

"Dengan dibelanjakan maka akan mendukung konsumsi masyarakat secara agregat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Kedua, mengingat masih banyaknya pekerja formal yang belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka seharusnya Pemerintah (pusat dan daerah) bisa melakukan upaya secara proaktif menghubungi perusahaan sehingga benar-benar mendapatkan data pekerja yang terdampak.

"Jadi seluruh pekerja, yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau belum, yang terdampak akan mendapatkan BSU. Dengan data tersebut maka pemberian BSU bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Ketiga, Pemerintah juga seharusnya bisa memberitahukan kepada seluruh masyarakat pekerja yang memang di PHK pada masa PPKM ini, dirumahkan tanpa upah atau dipotong upahnya sehingga mereka bisa mendaftarkan diri sebagai penerima BSU.

"Tentunya akan dicek kebenarannya, dan bila memang benar maka dapat menerima subsidi gaji. Hal ini dilakukan di Program Kartu Prakerja dengan mendaftarkan diri, yang tentunya akan dicek kebenarannya," katanya.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Update Data Pekerja

FOTO: Vaksinasi Gotong Royong untuk Pekerja Swasta
Perbesar
Aktivitas pekerja pada saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Kamar Dagang dan Industri bersama pemerintah telah resmi memulai program Vaksinasi Gotong Royong untuk para pekerja swasta. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Tentunya dengan mendatangi perusahaan atau mendapat laporan dari pekerja yang terdampak, Kementerian Ketenagakerjaan dapat mengupdate data pekerja di Sisnaker sehingga ke depan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki data pekerja, tidak lagi hanya berharap dari data BPJS Ketenagakerjaan.

"Keempat, saya berharap Pemerintah memberikan BSU tidak hanya kepada pekerja formal yang terdampak tetapi juga kepada pekerja informal, seperti pekerja di mall-mall yang saat PPKM ditutup dan mereka tidak bisa bekerja. Tentunya dengan tidak bekerja maka upahnya akan dipotong atau malah tidak dibayarkan karena upah harian," jelasnya.

Selain itu, Pemerintah bisa mendapatkan data penyewa di mall-mal sehingga bisa mendapatkan data pekerja di sana. Demikian juga dengan toko-toko yang ditutup karena PPKM Darurat sehingga pekerjanya dirumahkan, ini juga harus menjadi sasaran BSU. Termasuk juga pekerja online seperti ojek online, dan sebagainya yang memang terdampak PPKM Darurat tersebut.

Kelima, terkait dengan proses pemberian BSU yang disalurkan melalui nomor rekening, bila memang pekerja yang terdampak dan ditetapkan sebagai penerima BSU tidak memiliki nomor rekening, sebaiknya Pemerintah memiliki alternatif menyalurkannya via Kantor Pos dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

"Saya berharap Pemerintah bisa lebih adil dalam memberikan BSU Ini sehingga BSU benar-benar tepat sasaran dan akan membantu pekerja yang terdampak atas adanya PPKM darurat," pungkasnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya