2 Syarat Perjalanan Udara di Jawa dan Bali pada Libur Idul Adha, Sudah Vaksin dan Negatif PCR

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat syarat perjalanan pengguna transportasi udara selama 18-25 Juli 2021 atau pada masa Hari Raya Idul Adha. Pengetatan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE 53 Tahun 2021 merupakan Perubahan Atas Surat Edaran Nomor SE 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, poin penting dalam aturan baru tersebut adalah terkait persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi pelaku perjalanan dalam negeri.

Untuk penerbangan di Jawa dan Bali, syarat pertama wajib menunjukkan kartu vaksin pertama. Kedua, surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Sedangkan untuk penerbangan di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam.

Penumpang penerbangan di luar Jawa diperbolehan mengganti hasil tes RT-PCR dengan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

"Poin penting perubahan surat edaran sebelumnya, terkait persyaratan kesehatan yang harus dipenuhi pelaku perjalanan dalam negeri," kata Novie Riyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (20/7/2021).

Novie Riyanto melanjutkan, khusus selama masa libur hari raya Idul Adha 1442 Hijriah pada 19 - 25 Juli 2021, perjalanan penumpang termasuk pelaku perjalanan di bawah 18 tahun dibatasi untuk sementara.

Penumpang yang diperbolehkan terbang hanya dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan keperluan aktivitas bekerja di sektor esensial dan kritikal.

"Bagi pelaku perjalanan yang bekerja di sektor esensial dan kritikal diwajibkan juga menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat atau Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Instansi setingkat Eselon II," kata Novie.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: