Sukses

Plesiran ke AS saat PPM Darurat, Menteri Investasi Klaim Dapat Izin Jokowi

Presiden Jokowi memperingatkan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga untuk tidak bepergian ke luar negeri selama PPKM Darurat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan kepada para Menteri dan Kepala Lembaga untuk tidak bepergian ke luar negeri selama PPKM Darurat. Namun, ditengah seruan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadila tengah berada di Amerika Serikat.

Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Hubungan dengan Daerah sekaligus Juru Bicara BKPM, Tina Talisa memastikan, bahwa kunjungan Menteri Bahlil Lahadila ke Amerika Serikat dalam agenda penguatan hubungan ekonomi sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.

"Setiap kunjungan kerja Bapak Menteri Investasi ke luar negeri selalu memohon arahan dari Bapak Presiden dan setiap kunjungan kerja yang dilakukan selalu atas sepengetahuan dan seizin Bapak Presiden, termasuk kunjungan ke Amerika Serikat," kata Tina saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (19/7/2021).

Dia menekankan, arahan Presiden Jokowi kepada Menteri Investasi adalah untuk menjelaskan perbaikan indikator kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) kepada Bank Dunia, menarik investor ke Indonesia, dan menjelaskan implementasi UU Cipta Kerja kepada seluruh perwakilan RI di Amerika Serikat.

"Arahan tersebut telah dilaksanakan dengan tuntas sesuai dengan rencana," tandasnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Disebut Kecolongan

Sebelumnya, Pengamat Hukum Indigo Network, Radian Syam mengatakan, Presiden Jokowi telah 'kecolongan' dengan perginya dua menter tersebut di tengah kondisi PPKM Darurat. Dia menilai, jika memang kepergiaan kedua menteri itu mendapatkan restu dari Jokowi, maka tidak akan menjadi masalah besar.

Dia mengatakan, di dalam tugas kenegaraan atau kunjungan diplomatik ke negara-negara tujuan, tentu ada mekanismenya. Harus ada komunikasi administratif. Atau paling tidak diketahui dan sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Negara.

"Kalau misalkan ternyata terbukti ini dalam sekali lagi 'kecolongan' tanpa izin ya presiden harus evaluasi. Kalau memang dalam bahasa ininya perlu di pergantian atau di reshuffle. Karena ini penting harus dilakukan karena itu juga kewenangan presiden," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/7).

Dia melihat, kemarahan Presiden Jokowi kepada anak buahnya tersebut harus diacungi jempol dan diapresiasi. Karena presiden betul-betul melakukan evaluasi menyeluruh kepada para menterinya yang memang tidak senafas dengannya.

"Jadi kalau misalkan ada menteri yang nakal kewenangan presiden sekali lagi untuk mengevaluasi kepada menterinya," jelas dia.

Diketahui, Suasana tegang dalam rapat kabinet terbatas, Jumat (16/7). Hanya dihadiri beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak bisa lagi menahan kekecewaannya. Tak ada lagi kompromi. Melihat perilaku anggota kabinetnya.

Laporan masuk ke meja Presiden. Dua orang menteri melawat ke luar negeri. Dikabarkan berada di Amerika Serikat. Terlibat dalam sebuah rekaman video berdurasi delapan detik. Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Mereka berjalan bersama. Sambil bersendau gurau dan tertawa lepas.

"Jokowi marah saat ratas tadi. Karena ada dua menteri yang ke luar negeri. Ya dua menteri itu," ujar sumber merdeka.com dari balik tembok istana, Jumat (16/7).

Kunjungan ke luar negeri dilakukan tidak pada waktunya. Kondisi di tanah air tengah genting. Lonjakan kasus Covid-19 terjadi. PPKM Darurat diterapkan untuk membatasi aktivitas. Sementara menterinya, justru terbang ke belahan benua lain.

"Jokowi marah banget sama dua menteri itu," lanjut sumber tersebut.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.