10,5 Juta Peserta dari 28 Ribu Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong

Oleh Liputan6.com pada 14 Jul 2021, 16:31 WIB
Diperbarui 14 Jul 2021, 16:31 WIB
Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Kadin Bangun Sentra Vaksinasi Gotong Royong
Perbesar
Petugas medis akan melakukan vaksinasi gotong royong di Senayan Park, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membangun fasilitas Sentra Vaksinasi Gotong Royong untuk kalangan swasta dan usaha menengah dan kecil. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta Sampai saat ini, lebih dari 28 ribu perusahaan mendaftar vaksinasi gotong royong dengan 10,5 juta peserta. Jumlah ini mencakup karyawan dan keluarga karyawan.

Ini diungkapkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. Dia memastikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkomitmen untuk mempercepat program Vaksinasi Gotong Royong bagi sektor swasta.

Langkah ini juga menjadi upaya Kadin untuk mendukung vaksinasi massal yang digencarkan pemerintah untuk mempercepat target herd immunity.

Namun, alokasi yang diberikan kepada Kadin untuk tahap satu baru 330 ribu dosis untuk 165 ribu peserta. Sementara pada tahap dua mencapai 600 ribu dosis untuk 300 ribu peserta.

Ini semua telah dialokasikan oleh Kadin ke perusahaan yang mendaftar. Selanjutnya, untuk tahap tiga di bulan Juli, Kadin diminta untuk dapat mengalokasikan 1 juta dosis untuk 500 ribu orang peserta.

“Dalam hal ini Kadin melakukan pendaftaran, sementara untuk pelaksanaan vaksinasi termasuk distribusi berada dalam koordinasi Biofarma” kata dia Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Arsjad mengungkapkan, Kadin bertugas dalam menghimpun pendaftaran, memfasilitasi dan menentukan alokasi kepada perusahaan swasta sesuai dengan suplai vaksin yang diberikan Biofarma kepada Kadin.

Pihaknya berharap agar vaksin Gotong Royong bisa kian bertambah jumlahnya dan cepat pelaksanaannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan alokasi vaksin bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mendaftar.

"Prinsipnya Kadin mendukung semua jenis program vaksinasi pemerintah, yang terpenting masyarakat bisa cepat dapat vaksin. Saat ini kami lebih intens berkoordinasi dengan semua pihak agar vaksinasi untuk dunia usaha ini bisa cepat pelaksanaannya sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkas Arsjad.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber Merdeka.com

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Hipmi: Vaksinasi Berbayar Bantu Herd Immunity, Tapi Jangan Hilangkan Vaksin Gratis

FOTO: Pekerja Swasta Ikuti Program Vaksinasi Gotong Royong
Perbesar
Petugas memeriksa suhu tubuh pekerja swasta saat program Vaksinasi Gotong Royong di Sudirman Park Mall, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Vaksinasi Gotong Royong memfasilitasi badan usaha yang mau membeli vaksin untuk karyawannya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung penuh progam vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah. Langkah percepatan vaksinasi ini mendorong gairah ekonomi nasional. Oleh sebab itu, para pengusaha muda ini tak mempermasalahkan adanya program vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar yang diinisiasi oleh PT Kimia Farma.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan, herd immunity atau kekebalan komunal baru terbangun ketika sudah lebih dari 70 persen masyarakat divaksin. Artinya perlu percepatan dalam upaya vaksinasi.

Dia menyebut dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta orang, maka dibutuhkan minimal masyarakat Indonesia 189 juta yang mendapat suntikan vaksin. Kalau sehari pemerintah bisa mendorong 1 juta vaksin, awal 2022, akan terbangun herd immunity.

"Jadi, semua upaya untuk mempercepat proses vaksinasi, perlu dioptimalkan. Termasuk vaksin gotong royong berbayar," kata Ajib kepada merdeka.com, Rabu (14/7/2021).

Ajib menilai semakin lama jalannya vaksin di masyarakat, ekonomi akan semakin menjadi korban. Mengingat sasyarakat dan dunia usaha tidak ingin ada kebijakan-kebijakan seperti Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat .

Meski begitu, Ajib menekankan, jika nantinya vaksin gotong royong individu ini berjalan, pemerintah tidak menghilangkan hak dan kewajibannya terhadap program vaksinasi gratis sudah dijalankan selama ini. Sebab negara harus tetap menyediakan hal tersebut.

"Hipmi mendukung penuh kebijakan ini. Dengan catatan, tanpa mengurangi hak masyarakat lain yang juga ingin vaksin gratis," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Ini

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya