Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia Masih Rendah

Wapres Ma’ruf Amin melantik Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Periode 2021-2023 pada Senin (22/3/2021). Wapres Ma’ruf Amin optimis pengurus MES periode baru ini bisa mengantarkan kejayaan ekonomi syariah di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan survei Bank Indonesia pada 2020, literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya 16,2 persen. Angka ini dinilai rendah.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan jika dengan melihat kondisi ini, masih banyak ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

Sementara untuk sektor keuangan syariah lebih rendah lagi. Berdasarkan data survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru sebesar 8,93 persen dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,1 persen.

"Peran media tentunya menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Memperbanyak informasi dan pemberitaan terkait ekonomi dan keuangan syariah termasuk UMKM menjadi salah satu upaya kita meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonimi dan keuangan syariah," kata Wapres, Minggu (4/7/2021).

Dia mengajak peran serta media baik cetak, elektronik, maupun digital menyediakan ruang khusus bagi pemberitaan, edukasi dan rubrik ekonomi dan keuangan syariah serta UMKM.

Dengan semakin banyaknya konten-konten variatif dan inovatif membahas ekonomi dan keuangan syariah, maka masyarakat akan semakin tertarik dan mudah memperoleh pemahaman terkait ekonomi dan keuangan syariah sejak dari awal.

Di lain pihak, berkembangnya literasi keuangan syariah melalui media juga tidak dapat kita lepaskan dari peran para jurnalis sebagai ujung tombak dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan independen.

Dikatakan jika media juga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jurnalis terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah, sehingga informasi yang disajikan menjadi akurat dan tidak menimbulkan bias informasi.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Ini

Presiden Jokowi memberikan tugas khusus untuk Wapres Ma’ruf Amin berupa pengembangan SDM dan perekonomian syariah.

2 dari 2 halaman

Sederet Jurus Pemerintah Kembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Biro Pers Sekretariat Wapres)

Keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dinilai menjadi babak baru dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Komite ini akan mempercepat berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan jika sebagai negara dengan mayoritas masyarakat Muslim, sudah selayaknya ekonomi dan keuangan syariah menjadi penggerak ekonomi nasional. Apalagi Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Dari sisi supply kita punya sumber daya untuk pengembangan ekonomi syariah. Sementara dari sisi demand kita adalah pasar potensial terhadap ekonomi syariah baik di sektor keuangan, produk dan makanan halal, fesyen muslim, dana sosial Islam, usaha atau bisnis syariah, dan sebagainya," ujar Wapres, Minggu (4/7/2021).

Sayangnya diakui Wapres jika Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Tidak hanya dari negara-negara Muslim tapi juga dari negara non Muslim.

Sebut saja Thailand dan Brasil dalam ekspor produk halal, serta Inggris yang lebih maju dalam pengembangan keuangan syariah.

Pemerintah 4 fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui Pengembangan Industri Produk Halal, Pengembangan Industri Keuangan Syariah, Pengembangan Dana Sosial Syariah, serta Pengembangan dan Perluasan Kegiatan Usaha Syariah.

Pemerintah berkeinginan mempercepat peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah di dalam perekonomian nasional.

"Melalui empat fokus ini diharapkan ekonomi dan keuangan syariah akan semakin maju, sesuai dengan harapan dari tema seminar kita hari ini Menanti Kebangkitan Ekonomi Syariah," ujarnya.

Dalam satu tahun ini, beberapa langkah nyata untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah telah diwujudkan. Ini antara lain melalui pengembangan aspek kelembagaan dengan memperluas lingkup kerja KNKS menjadi KNEKS.

Selanjutnya dalam pengembangan bidang keuangan Syariah, pemerintah juga menggabungkan tiga bank Syariah milik pemerintah (BUMN), yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS), dan Bank BRI Syariah (BRIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Melalui penggabugan ini BSI diharapkan menjadi lokomotif sektor keuangaan syariah di tanah air. "Hadirnya BSI sebagai salah satu bank besar, tentunya akan mempercepat berkembannya keuangan syariah dan ekosistem ekonomi syariah," sebutnya

Sementara di bidang pembiayaan, berbagai instrumen keuangan syariah juga telah diupayakan oleh pemerintah seperti peluncuran surat berharga syariah atau sukuk, pengembangan filantropi Islam melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).

Kemudian hadirnya sejumlah aplikasi dan kanal-kanal keuangan syariah secara digital di market place.