Sri Mulyani Putar Otak Bayar Klaim Rumah Sakit Rp 11,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah alokasi dana penanganan Covid-19 menjadi Rp 185,98 triliun. Dana yang berasal dari APBN ini akan digunakan untuk mendukung penanganan kesehatan, terutama mengenai insentif tenaga kesehatan (nakes) dan tagihan rumah sakit.

Sri Mulyani mengatakan, dana kesehatan untuk penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebelumnya berjumlah Rp 172,84 triliun.

"Sekarang dengan perkembangan yang terjadi, baik itu di bidang vaksinasi, therapeutic atau pengobatan maupun diagnostik dan lain-lain, kita melihat bahwa kebutuhan penanganan kesehatan bahkan akan naik lagi menjadi Rp 185,98 triliun," jelasnya, Jumat (2/7/2021).

Sri Mulyani memaparkan, alokasi terbesar ditujukan untuk pengobatan senilai Rp 59,1 triliun. Antara lain untuk klaim pasien Rp 40 triliun, insentif nakes Rp 15,3 triliun, pusat Rp 7,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 8 triliun.

Selanjutnya untuk vaksinasi sebesar Rp 58 triliun. Dana ini dipakai untuk pengadaan vaksin Rp 47,8 triliun, dan earmark DAU untuk pelaksanaan vaksinasi Rp 6,5 triliun.

Alokasi sisa akan digunakan untuk penanganan kesehatan lainnya di daerah Rp 35,4 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 20,85 triliun, diagnostik Rp 4,08 triliun.

Kemudian, anggaran Rp 8,49 triliun bakal dipakai untuk sarana prasarana laboratorium, penelitian laboratorium, BNPB, komunikasi, dan iuran JKN PBPU. 

Kementerian Keuangan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,1 triliun untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) atau bansos selama pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Anggaran ini nantinya akan diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 34 provinsi Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial tunai ini nantinya akan diberikan selama dua bulan, yakni akan dimulai pada Juli sampai dengan Agustus mendatang. Adapun setiap bulannya KPM akan menerima sebanyak Rp300.000.

"Dan itu dilakukan setiap bulannya dengan indeks Rp300.000 per kelompok penerima per bulan," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (2/7/2021).

Bendahara Negara ini mengatakan perpanjangan BST ini pemerintah menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu. Di mana realisasinya dari 10 juta itu baru 9,6 juta.

"Nanti kalau datanya sudah dipenuhi hingga 10 juta anggarannya disediakan untuk 10 juta yaitu Rp6,1 triliun," katanya.

Sebagai catatan saja, BST disalurkan pemerintah pada empat bulan pertama yakni Januari - April 2021 kemarin sudah mencapai Rp11,94 triliun dengan menyasar 9,6 juta KPM. Dengan tambahan Rp6,1 triliun untuk perpanjangan maka total alokasi bansos tunai mencapai Rp18,04 triliun.

"Sehingga untuk BST ini total alokasi nya adalah mencapai Rp18,04 triliun dari yang Januari-April ditambah dua bulan sekarang yang kita akan berikan," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com