Hikmah Pandemi Covid-19 ala Anak Buah Sri Mulyani

20160422-Anggota Komisi XI DPR RI Diskusikan RUU Tax Amnesty Bareng PARA Syndicate-Jakarta — Pengamat CITA Yustinus Prastowo (kanan) memberikan keterangan saat diskusi bersama PARA Syndicate di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Diskusi membahas RUU Tax Amnesty vs Skandal Panama Papers: Quo Vadis Reformasi Pajak. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Staf khusus (Stafsus) Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengakui kehadiran pandemi Covid-19 tidak meluluh membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara. Sebab, kehadiran pandemi ini juga mampu meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah.

"Jangan-jangan belanja kita ini ada yang tidak prioritas, ada yang tidak penting, itu kelihatan sekarang!," ucapnya dalam dalam acara Dialog Produktif bertajuk Jaga Kebugaran Keuangan di Masa Pandemi, Rabu (30/6/2021).

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 ini juga mampu mewujudkan fleksibilitas dalam penggunaan belanja pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga, belanja yang dilakukan oleh pemerintah tidak lagi bersifat kaku.

"Jadi, kalau selama ini punya belanja negara, belanja daerah itu relatif baku polanya rutin seperti itu, dengan Covid-19 kita diajak berhenti lalu memikirkan ulang," tegasnya.

Alhasil, saat ini, proses penyusunan recofusing ataupun realokasi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan begitu, pemerintah bisa memaksimalkan anggaran hasil recofusing untuk membiayai berbagai program penanganan pandemi Covid-19.

"Seperti untuk memberikan bansos dan stimulus ekonomi. Itu ternyata bisa kita lakukan," tandasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wabah virus corona COVID-19 tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, namun berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini berdampak bagi bursa saham dan nilai tukar rupiah.

2 dari 2 halaman

Dana Pemda yang Parkir di Bank Tembus Rp 194,5 Triliun

IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau — Tumpukan uang kertas pecahan rupiah di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah simpanan pemerintah daerah di bank tercatat telah mencapai Rp 195,54 triliun per 30 April 2021

Sejak awal tahun, simpanan daerah di bank sudah tembus Rp 133,5 triliun dan naik mencapai Rp 163,95 triliun di bulan Februari.

"Naik ke Rp 182 triliun di Maret dan sekarang Rp 194 triliun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (24/5/2021).

Pada periode Januari-April 2021, dana simpanan pemda di bank mencapai Rp 61,04 triliun dengan saldo rata-rata akhir tahun selama 3 tahun sebesar Rp 96 triliun.

Adapun, simpanan pemda yang terparkir di bank ini paling banyak berasal dari Jawa Timur yaitu Rp 25 triliun, Jawa Tengah yaitu Rp 19 triliun dan Jawa Barat Rp 18 triliun.

"Ini masih jadi PR kita. Kalau harus sinkronisasi dimana APBN bekerja kerja membantu belanja masyarakat, di daerah malah belum jadi penggerak yang tinggi," ujar Sri Mulyani.

COVID-19
Bencana Alam
Penyebaran Covid-19 ke seluruh penjuru dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China
Lihat Selengkapnya
COVID-19
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
anggaran