Kartu Prakerja Jadi Cara Dongkrak Kualitas Pekerja Migran Indonesia Jadi Bernilai Tinggi

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 25 Jun 2021, 18:46 WIB
Diperbarui 25 Jun 2021, 18:46 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dok Kemenko
Perbesar
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dok Kemenko

Liputan6.com, Jakarta - Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun lalu sebesar 59 persen, dan penurunan remitansi sebesar 17,5 persen dibanding 2019.

Menindaki situasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto coba mendengar masukan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Salah satunya membahas terkait perlunya penguatan kebijakan pelindungan PMI dan keluarga, terutama dalam hal penanganan keberangkatan dan kepulangan migran Indonesia pada masa pandemi.

"Concern kita adalah pada keberangkatan dan pulangnya pekerja migran. Hal ini harus termonitor dan kita juga harus bisa memprediksi, sehingga kesiapan daerah dapat ditingkatkan," seru Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021).

Airlangga memandang, harus ada roadmap untuk membantu meningkatkan keterampilan masyarakat di daerah yang menjadi kantong Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan pelatihan agar dapat meningkatkan peluang sektor bekerja di luar negeri.

Menurut data BP2MI, terdapat hampir sebanyak 120 ribu pekerja migran Indonesia yang telah memanfaatkan program Kartu Prakerja pada 2020 silam.

"Dengan upskilling melalui Prakerja, CPMI akan lebih berkualitas dan memiliki nilai lebih tinggi," ujar Airlangga.

Selain memberikan program pelatihan untuk CPMI, BP2MI dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja juga telah melakukan diskusi terkait fasilitasi pemberian pelatihan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia. BP2MI rencananya akan membuka 92 titik layanan pendampingan bagi Purna PMI di seluruh Indonesia.

Layanan pendampingan ini diharapkan dapat mendorong Purna PMI untuk mengakses program Kartu Prakerja, sehingga purna Pekerja Migran Indonesia dapat memperoleh pelatihan dalam rangka skilling, reskilling, maupun upskilling. Sehingga akan membantu mereka untuk mendapat pekerjaan baru di Indonesia, menjaga produktivitas agar tidak jatuh menjadi pengangguran pasca kepulangan.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Moeldoko: Kartu Prakerja Buka Peluang Kerja Bagi Calon dan Eks Pekerja Migran

Wawancara Kepala Staf Presiden Moeldoko Dengan KLY
Perbesar
Kepala Staf Presiden Moeldoko saat wawancara dengan KLY di Jakarta, Rabu (16/1). Dalam wawancara tersebut Moeldoko memaparkan kinerja kerja pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, program Kartu Prakerja saat ini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, bagi calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Program ini memberi peluang kerja bagi calon dan mantan (ex) PMI," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri rapat program Kartu Prakerja di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Kamis (24/6/2021).

Dia menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 15 November-15 Desember 2020, tercatat jumlah penerima Kartu Prakerja mencapai 3,38 juta. Dari jumlah itu, 337.154 atau 6,12 persen merupakan calon PMI.

"Pada data yang sama, sebanyak 120.648 atau 2,19 persen dari total penerima Kartu Prakerja adalah mantan PMI," ujar Moeldoko.

Menurut dia, catatan tersebut tidak lepas dari kolaborasi pengelola Kartu Prakerja dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pendampingan untuk ex-PMI juga dilakukan mulai dari pendaftaran, pelatihan, hingga masuk learning management system dengan 92 layanan.

"PMI Kartu Prakerja menunjukkan ada potensi peralihan dari unskilled labor ke skilled labor. Hal ini karena seperlima calon PMI berpendidikan Sarjana," jelas Moeoldoko.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Diharapkan bisa memberikan reskilling

Kendati begitu, dia menilau perlunya kerja sama lebih lanjut antara BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja terkait pertanggungjawabannya.

Di sisi lain, Manajemen Pelaksana Operasi (PMO) Kartu Prakerja sudah mengumpulkan data yang berasal dari Survei Evaluasi Program Kartu Prakerja dan data karantina PMI di Wisma Atlet. Data Wisma Atlet bisa menjadi pilot project pemberdayaan di daerah.

"Mantan PMI datang dari 150 negara, punya skill unik dan berkompetensi. Diharapkan Kartu Prakerja bisa memberikan reskilling untuk PMI yang baru pulang, sambil menunggu masa Covid-19 usai," tutur Moeldoko. 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya