BPK Temukan 6 Masalah pada Program Penanganan Covid-19

Oleh Liputan6.com pada 25 Jun 2021, 14:50 WIB
Diperbarui 25 Jun 2021, 14:50 WIB
DPR dan BPK Bahas Pengawasan Dana Penanganan COVID-19
Perbesar
Ketua DPR Puan Maharani bersama Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020). DPR meminta BPK untuk mengawasi pengelolaan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya 6 persoalan dalam pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sepanjang 2020. Salah satunya terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, terdapat hal-hal yang masih perlu mendapatkan perhatian pemerintah yaitu sejumlah permasalahan yang diungkap di dalam  Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020.

Agung menyampaikan hal tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'rum Amin saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2020.

 "Permasalah tersebut mencakup ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern antara lain permasalahan yang terkait dengan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PC-PEN," kata Agung, di Istana Negara Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (25/6/2021).

"Pertama, pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menanggapi dampak pandemi Covid-19 pada LKPP," lanjut Agung.

Kedua, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PC-PEN tahun 2020 minimal Rp 1,69 triliun tidak sesuai ketentuan

"Ketiga, pengendalian dan pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun pada 10 kementerian dan lembaga tidak memadai," tambah Agung.

Keempat, penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR serta belanja lain-lain kartu prakerja dalam rangka PC-PEN belum memeperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun.

"Kelima, realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi," ungkap Agung.

Keenam, pemerintah belum mengidentifikasi pengembalian belanja PC-PEN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021.

 

Scroll down untuk melanjutkan membaca

2.170 Temuan

DPR dan BPK Bahas Pengawasan Dana Penanganan COVID-19
Perbesar
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna memberikan keterangan usai pertemuan dengan DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020). Dalam pertemuan, DPR meminta BPK melakukan pengawasan, pemeriksaan penggunaan dana dalam penanganan pandemi COVID-19 secara tansparan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sehingga berdasarkan pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya tercapai.

Alasan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

"Pertama, alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum terindentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan," kata Agung.

Kedua, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan atas PC-PEN mengungkapkan 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan sebesar Rp 2,94 triliun.

Permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan.

Selama proses pemeriksaan oleh BPK, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp18,54 miliar.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya