BPK Serahkan Laporan Hasil Keuangan Pemerintah ke Jokowi, Termasuk Permasalahan Penanganan Covid-19

Presiden Jokowi telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Hasilnya LKPP untuk tahun 2020 kembali dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil tersebut, Jokowi memastikan bakal memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK dalam pengelolaan biaya APBN.

"Karena itu pemerintah sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK dalam mengelola pembiayaan APBN. Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif," ujar Jokowi usai menerima LHP LKPP dari Ketua BPK Agung Firman di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021).

Jokowi menjelaskan, pemerintah akan mendukung kebijakan counter technical, akselerasi pemulihan ekonomi, dikelola secara hati. Serta dilakukan dengan kredibel dan terukur. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan predikit WTP bukanlah tujuan akhir, sebab pemerintah ingin uang rakyat dikelola dengan transparan dan akuntable.

"Memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat," beber dia.

Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan di tengah situasi pandemi yang belum usai, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan mengingkatkan kualitas LKPP. Dia pun memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan, aktivitas dan mobilitas pada saat ini.  

"Telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP dengan tepat waktu dan alhamdulilah opininya adalah wajar tanpa pengecualian, WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat. Ini adalah WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut2 sejak tahun 2016," ungkapnya.