KKP Fasilitasi Pinjaman Modal Bagi Pengusaha Perikanan dan kelautan

Oleh Athika Rahma pada 22 Jun 2021, 13:20 WIB
Diperbarui 22 Jun 2021, 13:20 WIB
Semester I 2018, Ekspor Perikanan Alami Peningkatan
Perbesar
Nelayan memindahkan ikan laut hasil tangkapan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (26/10). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ekspor produk perikanan tercatat sebanyak 510.050 ton pada semester I-2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) berkomitmen memberikan fasilitas pinjaman modal bagi para pengusaha di sektor perikanan dan kelautan.

Direktur Utama BLU LPMUKP Syarif Syahrial mengatakan, fasilitas yang diberikan tersebut didasarkan pada keterbatasan akses permodalan di sektor kelautan dan perikanan.

"Kadang bagi temen-temen perbankan, ini sektor yang high risk, kalau dikasih pinjaman banyak yang nggak kembalikan. Masih banyak stigma bahwa sektor perikanan tangkap itu perburuan, ada risiko nggak dapat ikan, tapi nelayan itu sudah ada kecerdikan masing-masing," jelas Syarif dalam Bincang Bahari KKP, Selasa (22/6/2021).

Syarif melanjutkan, saat ini pelaku usaha sektor perikanan dan kelautan telah memiliki perhitungan risikonya sendiri sehingga perbankan tidak perlu khawatir ketika menyalurkan pinjaman.

Menurutnya, non performing loan (NPL) di sektor ini hanya sekitar 3 persen saja.

"Jadi 97 persennya tidak bermasalah. Orang-orang inilah yang jadi target LPMUKP," jelasnya.

Selain itu, pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan kebanyakan berskala mikro dan kecil, dengan porsi 85 persen. Tentu, pendanaan yang mudah akan membantu pengembangan bisnis mereka.

Apalagi, potensi sektor kelautan dan perikanan cukup besar. Jika sarana produksinya tidak memadai, maka pertumbuhan sektor ini tidak akan optimal ke depannya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Pengembangan Kampung Ikan Penting untuk Kesejahteraan Pedesaan

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional
Perbesar
Pekerja menjemur ikan asin di kawasan Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 21 Mei 2021 mencapai Rp 183,98 triliun atau 26,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya pengembangan Kampung Ikan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Hal ini pada akhirnya dinilai akan memberikan dampak baik bagi pembangunan Indonesia.

Fokus pengembangan jenis komoditas tertentu di suatu desa seperti melalui implementasi Kampung Ikan, tidak hanya akan mensejahterakan kawasan tersebut. Melainkan juga dapat mendongkrak kekayaan negara.

"Jadi ketika kita meningkatkan atau menempatkan desa ini sebagai fokus untuk pembangunan khususnya di bidang perikanan, dampaknya akan menjalar. Mulai dari memberikan dampak positif untuk desanya sendiri meliputi masyarakat, pemerintahnya, juga pada akhirnya kepada tingkat yang lebih tinggi sampai akhirnya bisa untuk ekspor. Ini menjadi sumber devisa untuk negara," kata Kepala Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Yayan Hikmayani, dalam acara Bedah Buku, Telaah Akademik "Pengembangan Kampung Ikan dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan" pada Selasa (15/6/2021).

Yayan menekankan pentingnya pengembangan desa melalui perikanan. Saat ini terdapat lebih dari 73 ribu desa di Indonesia, sehingga pemerintah melihat pentingnya untuk mengembangkan desa menjadi sejahtera.

Kesejahteraan desa dan masyarakatnya pun dinilai sangat penting dalam pembangunan Indonesia. "Jadi ujung tombak pembangunan Indonesia ini ada di desa. Jadi kenapa penting, karena jumlah desa ini kan luar biasa, begitu banyak dan ini menjadi potensi besar," jelas Yayan.

Kendati demikian, saat ini masih ada dua isu utama dalam pengembangan perikanan di pedesaan yaitu dari sistem produksi dan usaha.

Mengenai konsep Kampung Ikan, kata Yayan, ini berkaitan dengan bagaimana integrasi hulu ke hilir dilakukan, berbasis kawasan dan masyarakat, serta mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.

Terintegrasi hulu hilir itu maksudnya adalah mulai dari pembenihan sampai pembesaran, berapa unit yang harus ada supaya mendukung pembesaran ikan yang dilakukan.

"Berbasis masyarakat artinya kemauannya seperti apa. Mengangkat kearifan lokal ini menjadi penting karena ada nilai-nilai budaya dan cara atau praktik-praktik masyarakat lokal yang dilakukan untuk budidaya, sehingga itu akan memberikan manfaat terhadap keberlanjutan usaha budi daya," jelasnya.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya