Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Pemerintah Pastikan Anggaran Kesehatan Cukup

Oleh Liputan6.com pada 21 Jun 2021, 19:00 WIB
Diperbarui 21 Jun 2021, 19:00 WIB
FOTO: Antusiasme Warga Ikuti Vaksinasi COVID-19
Perbesar
Petugas medis menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga saat vaksinasi di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). Vaksinasi tersebut menargetkan 1.000 masyarakat Jakarta berusia 18 tahun ke atas. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan anggaran kesehatan untuk menangani Covid-19 masih mencukupi, sekalipun terjadi lonjakan kasus aktif. Adapun tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran klaster sektor kesehatan mencapai Rp 172,84 triliun.

"Kita telah menyiapkan pagu yang cukup, apalagi sekarang kita menghadapi kenaikan kasus covid sehingga ini bisa digunakan untuk menangani juga mengantisipasi kenaikan covid kita ke depan," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam video conference, APBN Kita, Senin (21/6).

Suahasil menyebut saat ini realisasi anggaran klaster kesehatan adalah Rp 39,55 triliun atau 22,9 persen dari pagu hingga 18 Juni 2021. Realisasi ini mengalami peningkatan sebab sampai dengan kuartal I lalu anggarannya baru terserap Rp 14,91 triliun.

Jika dirinci, anggaran kesehatan ini digunakan untuk belanja diagnostik testing dan tracing sekitar Rp 250 miliar, therapeutic antara lain biaya klaim perawatan Rp 13,96 triliun dan insentif-santunan tenaga kesehatan Rp 4,22 triliun, serta program vaksinasi Rp 9,27 triliun.

Selain itu, ada belanja untuk penelitian dan komunikasi sebesar Rp 5 miliar, BNPB Rp 660 miliar, Bantuan iuran JKN Rp 260 miliar, insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk Vaksin Rp 3,1 triliun, serta penanganan kesehatan lainnya pada daerah Rp 7,81 triliun.

"Kesiapan dari APBN untuk penanganan kesehatan ini, kita memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan covid. Dan tentu perlu dipakai sesuai dengan tata kelola yang berlaku, tata kelola yang baik," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Realisasi Anggaran PEN Capai Rp 226 Triliun hingga 18 Juni 2021

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak
Perbesar
Menkeu Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi pencairan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp 226,6 triliun hingga 18 Juni 2021. Angka ini sebesar 32,4 persen pagu sepanjang 2021 yang sebesar Rp 699,43 triliun.

"Sampai dengan 18 Juni, program PEN sudah terlaksana Rp226,6 triliun dari pagu yang mendekati Rp 700 triliun atau Rp 699 triliun," kata dia dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (26/6/2021).

Bendahara Negara ini merincikan, untuk realisasi anggaran PEN di bidang kesehatan adalah sebesar Rp 39,5 triliun atau 22,9 persen dari pagu Rp 172,8 triliun. Anggaran ini digunakan untuk biaya perawatan pasien covid-19, insentif tenaga kesehatan, hingga pengadaan 37,7 juta dosis vaksin.

Kemudian untuk perlindungan sosial, realisasinya tercatat sebesar Rp 64,9 triliun atau 43,8 persen dari pagu anggaran Rp 148,2 triliun. Anggaran diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai, BLT desa, hingga kartu prakerja.

Selanjutnya, anggaran PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi sudah terealisasi sebesar Rp 48,05 triliun atau 24,8 persen dari pagu Rp 193,7 triliun. Pada klaster ini, anggaran digunakan untuk bantuan usaha mikro, subsidi bunga, penjaminan pinjaman, serta penempatan dana di bank.

Program Prioritas

Lalu untuk program prioritas dalam PEN, realisasinya sudah sebesar Rp38,1 triliun atau 29,8 persen dari pagu Rp127,8 triliun. Anggarannya digunakan untuk program padat karya, bantuan pariwisata, ketahanan pangan, infrastruktur ICT, hingga kawasan industri.

Terakhir, pemerintah juga memberikan insentif usaha yang realisasinya mencapai Rp36,02 triliun atau 63,5 persen dari pagu Rp56,7 triliun. Sejumlah insentif perpajakan yang diberikan termasuk pembebasan PPnBM untuk mobil dan PPN untuk properti.

"Dari berbagai pelaksanaan PEN, baik dari kesehatan, perlindungan sosial, (dukungan) UMKM, program prioritas, dan insentif usaha kami terus melakukan monitoring dan juga untuk melihat efektivitas dari program-program yang ditunjukan untuk membantu masyarakat," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓