Stafsus Erick Thohir Bantah Fasilitas Kartu Kredit di BUMN buat Pribadi, Lalu untuk Apa?

Oleh Liputan6.com pada 16 Jun 2021, 18:30 WIB
Diperbarui 16 Jun 2021, 18:30 WIB
BUMN
Perbesar
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga. (Dok Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)

Liputan6.com, Jakarta Beberapa BUMN memberikan fasilitas kartu kredit bagi manajemennya. Ternyata, pemberian kartu kredit tersebut memang memiliki tujuan tertentu.

Kementerian BUMN mengungkapkan fasilitas kartu kredit di beberapa BUMN ditujukan untuk keperluan perusahaan, bukan untuk keperluan pribadi.

"Saya sudah cek di beberapa BUMN, memang ada fasilitas kartu kredit tapi untuk keperluan perusahaan bukan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh," tegas Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta seperti melansir Antara, Rabu (16/6/2021).

Berdasarkan hasil pantauan di beberapa BUMN, menurut Arya, pemakaian kartu kredit tersebut untuk keperluan perusahaan supaya tidak menggunakan uang tunai dan juga agar lebih dapat dikontrol serta transparan.

"Mereka juga mengatakan pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan. Itu dari hasil pantauan kami di beberapa perusahaan BUMN," katanya

Arya juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil pantauan Kementerian BUMN tidak ada limit fasilitas kartu kredit BUMN yang sampai Rp 30 miliar.

Limit atas kartu kredit Rp50 juta sampai dengan Rp 100 juta, dan pemakaian tersebut hanya untuk kepentingan perusahaan.

"Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada kartu kredit yang limitnya mencapai Rp 30 miliar baik untuk direksi dan komisaris," ujar Arya.

Staf Khusus III Menteri BUMN tersebut menyampaikan bahwa Kementerian BUMN mendukung semua efisiensi yang dilakukan setiap BUMN apalagi kalau efisiensi tersebut berhubungan dengan capital expenditure (Capex) dan operating expense (Opex) yang memang mempengaruhi keuangan BUMN.

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Ahok Cabut Fasilitas Kartu Kredit Direksi Pertamina, Apa Respons Kementerian BUMN?

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
Perbesar
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat ngevlog pertama kali usai bebas dari penjara. (Youtube: Panggil Saya BTP)

Kementerian BUMN melalui Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga buka suara terkait penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina (Persero).

Langkah Pertamina disambut baik dan diharapkan dapat diikuti perusahaan pelat merah lainnya. "Setiap usaha efisiensi yang dilakukan perusahaan harus didukung apapun," kata Arya, Rabu (16/6/2021).

Arya ingin efisiensi yang dilakukan BUMN bisa sampai kepada hal-hal yang lebih besar lagi dan prioritas. Sehingga dampaknya juga akan besar bagi perusahaan.

"Efisiensi itu kan bisa banyak ragam ya. Dan terbesar bisa berhubungan apakah itu capexnya (belanja modal) atau operasional. Misal efisiensi terbesar dalam sebuah perusahaan itu kalau bisa juga didorong untuk efisiensi," jelas dia.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut penghapusan fasilitas kartu kredit dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan. Sebab, limit kartu kredit yang diberikan cukup besar.

"Kebijakan untuk penghematan saja. Astra Group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan," jelasnya.

Ahok memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris.

"Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Scroll down untuk melanjutkan membaca

Saksikan Video Ini

Lanjutkan Membaca ↓